UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kolaborasi yang solid dengan lembaga pengawasan.
Hal tersebut tercermin dalam pengukuhan Tri Wibowo Aji sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, Kamis 19 Februari 2026 di Gedung Wiswa Sabha, Denpasar.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, Heru Tarsila, atas kontribusi dan berbagai rekomendasi strategis yang telah memperkuat tata kelola keuangan daerah. Ia juga mengucapkan selamat kepada Tri Wibowo Aji yang kini mengemban amanah baru mengawal akuntabilitas pembangunan di Bali.
“Kami sangat membutuhkan masukan dan pengawasan yang konstruktif agar pengelolaan APBD benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Koster.
Acara tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha, unsur Forkopimda Bali, pimpinan DPRD, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, hingga jajaran lembaga perbankan dan perguruan tinggi.
Dalam arahannya, Deputi Setya Nugraha menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor. Ia menjelaskan, BPKP memiliki lima fokus utama dalam pengawalan akuntabilitas, meliputi penguatan tata kelola, pencegahan kecurangan, manajemen risiko dan sistem peringatan dini, efektivitas pembangunan, serta peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
Menurutnya, peran BPKP tidak hanya sebagai auditor internal pemerintah, tetapi juga sebagai auditor Presiden dalam memastikan target pembangunan nasional di daerah tercapai. Termasuk di dalamnya pelaksanaan audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara bila diperlukan.
Terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Bali dari BPK RI, Setya mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak otomatis menjamin efisiensi anggaran. Ia mendorong BPKP Bali untuk tetap mengawal sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, penguatan UMKM, hingga pariwisata.
Sorotan khusus juga diberikan pada sektor pariwisata yang masih menghadapi tantangan, mulai dari praktik usaha akomodasi tanpa izin, kemacetan lalu lintas, hingga optimalisasi pungutan wisatawan asing.
“Tanpa kolaborasi yang kuat, sulit bagi Bali menjawab tantangan tersebut,” tegasnya.
Gubernur Koster turut mengakui sejumlah persoalan yang dihadapi Bali, khususnya di sektor pariwisata dan infrastruktur. Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, kini tengah mempercepat pembangunan konektivitas antarwilayah dengan dukungan APBN. Ia menyebut kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp167 triliun pada 2024 menjadi alasan kuat perlunya dukungan pusat untuk pembangunan infrastruktur strategis.
Beberapa proyek yang tengah didorong antara lain pembangunan jalan shortcut, pembukaan ruas jalan baru, hingga rencana transportasi massal berbasis subway yang akan menghubungkan Bandara Internasional Ngurah Rai dengan kawasan Kuta dan Canggu.
Di akhir sambutannya, Koster menegaskan bahwa opini WTP harus dimaknai sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, bukan sekadar pencapaian administratif.
“Pengawasan harus diperketat agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” pungkasnya.(yud/ub)
