UPDATEBALI.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali di Ruang Tamu Gubernur, Renon, Selasa 10 Februari 2026.
Pertemuan ini membahas penguatan investasi pariwisata yang selaras dengan pelestarian alam, budaya, dan kearifan lokal di Pulau Dewata.
NCPI Bali, yang beranggotakan praktisi dari berbagai disiplin terkait pariwisata, ekonomi, dan investasi, memaparkan rencana penyelenggaraan Bali Economy Investment Forum di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur pada 18 Februari mendatang. Forum ini dirancang untuk mempertemukan pemangku kepentingan strategis dalam upaya mendorong investasi pariwisata yang berkelanjutan.
“Forum ini akan menghadirkan pembicara dari Bank Indonesia, kalangan akademisi, serta praktisi. Kami menargetkan sekitar 150 peserta yang terdiri dari para stakeholder, asosiasi pariwisata, pelaku bisnis, dan perbankan,” ujar Ketua DPW NCPI Bali 2025–2030, Agus Maha Usadha.
Selain membahas investasi, NCPI Bali menekankan pengembangan Pariwisata Digital Budaya Bali yang profesional, akuntabel, dan transparan melalui konsep Kerthi Bali Shanti. Tujuannya adalah memperkuat integrasi sistem pariwisata sekaligus menekan praktik pariwisata ilegal dan perilaku wisatawan yang merugikan.
Agus menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang dialog penting untuk memastikan arah investasi sejalan dengan visi pembangunan Bali yang berkelanjutan.
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Koster menyatakan dukungan penuh terhadap forum investasi ini.
“Ini sejalan dengan pemikiran saya untuk membangun forum ekonomi. Kita perlu memperjelas arah ekonomi dan sumber ekonomi Bali ke depan seperti apa. Saya siap untuk bertukar pikiran demi menjaga arah ekonomi dan pariwisata Bali,” tegas Koster.
Gubernur juga menekankan prinsip pembangunan yang berpihak pada Bali, dengan menanyakan reflektif, “Membangun Bali atau membangun di Bali?” Menurutnya, setiap pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya.
Selain itu, Koster menyinggung kebijakan strategis terkait Perda Alih Fungsi Lahan yang sedang dalam proses, dengan menegaskan tindakan tegas setelah aturan resmi diberlakukan.
“Perda alih fungsi lahan sudah kita proses. Jika sudah turun resmi, saya tentu akan keras dan melakukan bersih-bersih. Tidak ada kepentingan apa pun di sana,” ujarnya.
Gubernur berharap pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku pariwisata, sehingga pembangunan Bali tetap berkelanjutan, berdaulat secara ekonomi, dan berakar pada nilai budaya serta pelestarian alam.(yud/ub)
