UPDATEBALI.com, DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menekankan bahwa penerapan Ekonomi Kerthi Bali menjadi kunci agar provinsi ini mampu mandiri secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan.
Hal tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali, di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Selasa 10 Februari 2026.
Menurut Gubernur Koster, pembangunan ekonomi Bali harus berlandaskan nilai-nilai lokal yang diwariskan leluhur dan dijalankan secara konsisten dari hulu hingga hilir.
“Di hulu kita di pemerintahan membuat regulasi yang memihak kepada IKM/Koperasi lokal sebagai penggerak perekonomian Bali, di hilir juga dipastikan bahwa IKM/Koperasi juga menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat yang membeli juga benar-benar produk lokal. Karena perputaran ekonomi di Bali itulah yang akan membuat ekonomi Bali bisa berdikari,” tegasnya.
Ia menambahkan, strategi ekonomi Bali perlu mengintegrasikan kebijakan makro dengan penguatan ekonomi mikro, termasuk memperkuat UMKM, IKM, dan koperasi sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
“Ekonomi Kerthi Bali harus kita pelajari dan jalankan secara sungguh-sungguh. Jika ini terwujud, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan,” imbuh Koster.
Gubernur Koster juga memaparkan kinerja ekonomi Bali yang positif dengan pertumbuhan 2,58 persen. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen dan terendah di Kabupaten Badung 1,09 persen. Secara month-to-month (m-to-m) dan year-to-date (y-to-d), Bali mencatat deflasi 0,34 persen, yang menunjukkan tekanan harga relatif terkendali.
“Capaian ini merupakan hasil aktivitas kumulatif seluruh pelaku ekonomi, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif, bukan semata-mata faktor alam seperti daerah penghasil tambang,” jelas Koster.
Gubernur menekankan bahwa sektor pangan masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi. Kedaulatan pangan harus diperkuat melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, dan kelancaran distribusi. Ia menegaskan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali dapat mendorong perekonomian lokal, seperti penggunaan kain endek Bali yang menghidupkan perajin dan pedagang.
Selain itu, Gubernur Koster menyoroti stabilitas ekosistem Bali, baik politik, keamanan, maupun sosial, sebagai modal penting menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bali tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, dengan pariwisata menyumbang sekitar 60 persen PDRB daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menambahkan, inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap berada dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen, meski terdapat volatilitas beberapa komoditas pangan strategis. Ia menekankan pentingnya penguatan strategi 4K, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, khusus menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menegaskan pengendalian inflasi sangat terkait dengan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah. Komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi, sehingga penguatan produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, dan pengendalian distribusi antar-daerah diperlukan.
Bapanas mendorong sinergi konsisten antara pemerintah daerah, Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha untuk memastikan pasokan cukup, harga stabil, dan distribusi lancar, terutama menjelang hari besar keagamaan.(yud/ub)
