UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlangsung secara luring dan daring di Ruang BCC Dinas Kominfosanti, Selasa 10 Februari 2026.
Dalam forum tersebut, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menegaskan bahwa percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan daerah.
RKPD 2027 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng 2025–2029. Penyusunan dokumen ini juga melibatkan perangkat daerah serta berbagai pemangku kepentingan, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, guna memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan.
Dalam arahannya, Bupati Sutjidra menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan berjalan selaras dan efektif. Penurunan angka kemiskinan menjadi perhatian utama, mengingat meskipun terjadi penurunan dari 5,39 persen pada 2024 menjadi 5,2 persen pada 2025, tantangan ke depan masih cukup besar.
“Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, masyarakat harus memiliki standar hidup yang layak. Daya beli tidak boleh turun, pendapatan harus meningkat, dan kualitas sumber daya manusia harus terus diperkuat, tidak hanya dari sisi keterampilan teknis, tetapi juga ketahanan sosial,” tegas Bupati Buleleng I Nyoman Sujidra.
Bupati juga meminta agar seluruh program pembangunan tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Investasi dan pembangunan infrastruktur diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar.
“Saya berharap program harus berbasis data dan menyentuh masyarakat miskin, bukan sekadar rutinitas anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Buleleng Komang Audi Berawijaya menjelaskan bahwa forum konsultasi publik menjadi tahapan penting dalam penyusunan RKPD 2027 karena menjadi ruang penyelarasan visi, tema pembangunan, serta prioritas program antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan.
“Hasil forum ini akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagai dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2027. Masukan dari perangkat daerah dan stakeholder menjadi bahan penting agar program yang direncanakan benar-benar menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah,” ungkapnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Buleleng, Sekda Buleleng, Inspektur Inspektorat, para asisten pemerintah daerah, serta jajaran perangkat daerah lainnya.(adv/ub)
