UPDATEBALI.com, BADUNG — Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan adat sebagai pilar strategis pembangunan daerah yang berbasis nilai-nilai kultural Bali.
Pernyataan ini disampaikan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat menghadiri Pesamuan Agung Lokasabha XII Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Provinsi Bali di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Minggu, 21 Desember 2025.
Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa lembaga adat memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, harmoni budaya, serta keberlanjutan pembangunan Bali.
Menurutnya, pembangunan yang berorientasi pada kemajuan ekonomi dan infrastruktur harus berjalan selaras dengan penguatan nilai adat, budaya, dan spiritualitas masyarakat.
“Lokasabha bukan sekadar agenda organisasi, tetapi forum strategis untuk memperkokoh pasemetonan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat. Ini bagian dari upaya menjaga keseimbangan pembangunan antara aspek sekala dan niskala dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, gotong royong, dan kearifan lokal Bali,” ujarnya.
Bupati berharap pelaksanaan Lokasabha XII di Kabupaten Badung menjadi momentum konsolidasi internal MGPSSR dalam merumuskan program kerja yang adaptif terhadap dinamika sosial, bermanfaat bagi masyarakat, serta berkelanjutan.
Program-program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia Bali secara berkesinambungan.
“Saya berharap Lokasabha ini berjalan lancar dan mencapai tujuan bersama, menjadi ruang dialog konstruktif dalam merumuskan arah kebijakan organisasi adat ke depan, sekaligus mempertegas posisi MGPSSR sebagai penjaga nilai-nilai tradisi, etika sosial, dan identitas budaya Bali di tengah arus modernisasi dan globalisasi,” tambah Adi Arnawa.
Gubernur Bali, Wayan Koster, yang turut hadir, menekankan pentingnya persatuan krama Bali dalam menjaga keharmonisan sosial, adat, budaya, dan kehidupan beragama. Ia mengingatkan bahwa Bali sebagai daerah terbuka dan destinasi dunia menghadapi berbagai kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan nilai lokal.
Penguatan organisasi adat menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan sosial Bali, dan MGPSSR memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat.
“Kita harus bersatu menjaga Bali. Harmonisasi adat, budaya, dan kehidupan beragama adalah fondasi utama. Berbagai aktivitas yang berpotensi merusak tatanan sosial tidak boleh dibiarkan. Organisasi adat seperti MGPSSR harus menjadi garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial dan jati diri Bali. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendukung peran tersebut melalui ruang partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Koster yang kemudian membuka acara secara resmi dengan pemukulan gong.
Acara Lokasabha XII MGPSSR Provinsi Bali turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, anggota DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana, I Nyoman Parta, dan I Wayan Sudirta, anggota DPRD Kabupaten Badung, para Bupati dan Wakil Bupati se-Bali, Ketua Sabha Pandita MGPSSR Pusat dan Provinsi Bali beserta jajaran, Ketua MGPSSR Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua Jaga Baya Pasek dan Dulang Mangap Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, Ketua Dharma Patni MGPSSR Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta Ketua Maha Yowana Sapta Putra MGPSSR Kabupaten Badung.(den/ub)
