UPDATEBALI.com, DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedung Sabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis, 23 Oktober 2025.
Kunjungan bertema “Diplomasi Budaya dan Pembangunan Lestari” ini menyoroti peran strategis Bali sebagai ujung tombak diplomasi budaya dan pariwisata Indonesia yang berkontribusi besar terhadap devisa negara.
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kekhususan Bali. Ia menilai, keberadaan regulasi yang melindungi nilai-nilai budaya dan lingkungan Bali harus terus dijaga dan diperkuat.
“Kami sangat mendukung kekhususan Bali dengan peraturan yang memperkuat eksistensi dan kelestariannya. Bali bukan hanya indah, tapi juga berperan penting dalam diplomasi budaya Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota BKSAP sekaligus Komisi V DPR RI, Irene Yosiana, menyoroti perlunya perhatian lebih dari pemerintah pusat mengingat kontribusi Bali terhadap devisa nasional yang begitu besar.
“Sekitar tujuh persen dari total devisa nasional berasal dari Bali. Namun, investasi asing sering kali menyulitkan masyarakat lokal. Kami ingin arah pariwisata Bali ke depan lebih berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Dalam paparannya, Gubernur Wayan Koster menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat infrastruktur dan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kelestarian budaya dan lingkungan.
“Bali kecil, tapi ‘khasiatnya’ besar. Kami menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional, namun infrastruktur ke daerah wisata justru masih kurang mendapat perhatian. Kami hanya meminta timbal balik yang sepadan, bukan lebih,” kata Koster di hadapan Ketua BKSAP dan rombongan.
Menurut data yang disampaikan, hingga Oktober 2025 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai 5,7 juta orang, dan diperkirakan akan menembus 7 juta wisatawan hingga akhir tahun. Tahun sebelumnya, Bali mencatat 6,9 juta wisatawan dengan total devisa mencapai Rp167 triliun, atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional.
“Rata-rata pengeluaran wisatawan di Bali mencapai 1.630 dolar AS per orang, jauh di atas rata-rata nasional. Ini menegaskan posisi Bali sebagai destinasi premium dunia,” tambahnya.
Namun, Koster juga menyoroti berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan ketimpangan fiskal antara kontribusi Bali terhadap devisa nasional dan alokasi anggaran dari pusat.
“Kalau infrastruktur tidak memadai, daya saing Bali bisa kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand. Karena itu kami terus membenahi transportasi dan pengolahan sampah, termasuk pembangunan waste to energy,” jelasnya.
Lebih jauh, Koster menegaskan arah pembangunan Bali berpijak pada tiga pilar utama: alam, manusia, dan budaya. Melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, pemerintah daerah mendorong transformasi ekonomi menuju pertanian organik, energi bersih, industri lokal berdaya saing, serta pariwisata berbasis budaya dan lingkungan.
“Budaya adalah hulunya, pariwisata hilirnya. Kalau budaya dijaga, pariwisata akan tumbuh dengan sendirinya. Kami ingin pembangunan Bali satu pulau, satu pola, satu tata kelola,” tegas Koster.
Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, turut menekankan pentingnya dukungan DPR RI terhadap pembangunan berkelanjutan di Bali.
“Bali tidak butuh promosi besar-besaran, tapi perlu branding yang menonjolkan kelestarian budaya dan lingkungan. Isu keberlanjutan harus menjadi wajah utama pariwisata Bali,” ujarnya.
Kunjungan BKSAP DPR RI ini diharapkan memperkuat posisi Bali sebagai pusat diplomasi budaya dan ekonomi global, sekaligus membuka ruang sinergi antara pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan pembangunan Pulau Dewata, bukan hanya sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai simbol harmoni antara alam, manusia, dan budaya.(yud/ub)
 DPR RI di Gedung Sabha){kind=link}