UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara resmi meluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB), Kamis, 24 Oktober 2025.
Peluncuran yang bekerja sama dengan Program SIAP SIAGA, kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana ini, menjadi tonggak baru dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia.
Dengan mengusung prinsip “Nothing Without Us”, ULD-PB menjadi simbol perubahan transformatif, dari kebijakan menuju aksi nyata yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai mitra aktif dalam setiap proses penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan hingga pemulihan.
“Kehadiran ULD-PB diharapkan menjadi wadah partisipasi aktif bagi 11 organisasi disabilitas yang mewakili lebih dari 26.000 penyandang disabilitas di Bali,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, SSTP., M.Si.
Menurutnya, angka tersebut akan terus berkembang seiring pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang juga mencakup kelompok rentan lainnya seperti lansia dan penyandang disabilitas non-fisik.
Pembentukan ULD-PB Bali menjadi langkah nyata dalam pengarusutamaan inklusi disabilitas dalam manajemen risiko bencana, selaras dengan lima pilar utama: data terpilah, aksesibilitas, partisipasi bermakna, peningkatan kapasitas, dan prioritas perlindungan.
Pilar-pilar ini memastikan seluruh kebijakan penanggulangan bencana benar-benar berpihak pada kelompok rentan.
Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryoutomo, M.MB., menyebut peluncuran ULD-PB merupakan bagian dari peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025, sekaligus bukti nyata komitmen Pemerintah Bali dalam membangun sistem yang lebih manusiawi dan inklusif.
“Dengan mengarusutamakan inklusi disabilitas, kita memperkuat sistem penanggulangan bencana sekaligus memastikan akses terhadap informasi, layanan darurat, dan mekanisme pemulihan yang lebih baik,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA. Acting Deputy Konjen Australia di Bali, Sophie Hanemayer, menilai peresmian ULD-PB Bali merupakan contoh nyata kolaborasi lintas negara untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif.
“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali. Semoga ULD-PB menjadi praktik baik yang bisa diadopsi daerah lain di Indonesia,” kata Sophie.
Melalui pelibatan aktif masyarakat dan organisasi disabilitas, ULD-PB Bali diharapkan mampu menciptakan komunitas yang tangguh, saling terhubung, dan cepat merespons bencana, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam situasi darurat.
“Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA. Semoga kemitraan ini terus berlanjut demi mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif di Bali,” tutup Teja.(yud/ub)





