 RI){kind=link}
UPDATEBALI.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI, Dwikorita Karnawati, di Jayasabha, Denpasar, Rabu, 8 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis mitigasi bencana jelang musim hujan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Januari hingga Februari 2026.
Dalam paparannya, Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa curah hujan di musim mendatang berpotensi tinggi dan dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
Ia mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana.
“Penting dilakukan pemetaan wilayah rawan banjir bandang, pemeriksaan dini aliran sungai di kawasan perbukitan, serta penataan kembali badan sungai yang mengalami pendangkalan atau penyempitan,” ujar Dwikorita.
Ia juga menegaskan agar aktivitas penggalian di lereng perbukitan dengan risiko longsor tinggi segera dihentikan. Selain itu, masyarakat diimbau untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi apabila muncul tanda-tanda banjir bandang, seperti kenaikan air sungai yang cepat, suara gemuruh, atau bau lumpur yang menyengat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster langsung memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali melakukan pemetaan daerah rawan banjir dan longsor, serta menindaklanjuti hasilnya dengan langkah konkret di lapangan.
“Langkah-langkah ini meliputi normalisasi sungai, penanaman kembali kawasan gundul, audit terhadap empat daerah aliran sungai besar—Ayung, Badung, Mati, dan Unda—serta penertiban bangunan yang melanggar tata ruang di bantaran sungai,” tegas Gubernur Koster.
Koster menegaskan bahwa kebijakan mitigasi tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Bali 2025–2029, yang menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana dan berkelanjutan.
“Dengan adanya peta risiko dan peta kerentanan, pemerintah dapat lebih cepat dan tepat mengambil keputusan mitigasi serta memperkuat kapasitas daerah dalam memperkecil kerugian akibat bencana,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster juga menekankan pentingnya integrasi antara mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, sesuai dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Salah satu bentuk nyata implementasi visi tersebut adalah konsep Danu Kerthi, yaitu penyucian dan pemuliaan sumber air seperti danau, mata air, dan sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat Bali.
“Selaras dengan arahan BMKG, Bali memiliki tradisi melestarikan alam, salah satunya melalui perayaan Tumpek Wariga, di mana masyarakat melakukan penanaman pohon dan pembersihan sungai secara gotong royong,” kata Koster.
Langkah pelindungan sumber daya air itu juga diperkuat melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut, yang menjadi landasan hukum bagi pelestarian ekosistem air secara berkelanjutan dan partisipatif.
“Dengan landasan Pergub ini, Pemprov Bali memperkuat sinergi antara kebijakan lingkungan dan mitigasi bencana. Pengelolaan sumber daya air bukan hanya untuk melestarikan alam, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana hidrometeorologi,” tegasnya.
Menutup pertemuan, Gubernur Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat mitigasi terhadap cuaca ekstrem dan dampak perubahan iklim global.
“Dengan kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Bali akan mampu menjadi provinsi yang tangguh terhadap bencana sekaligus menjaga harmoni antara manusia dan alam,” pungkas Koster.(yud/ub)