 Buleleng menjalin kemitraan strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM){kind=link}
UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menjalin kemitraan strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali melalui penandatanganan nota kesepakatan.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, bersama Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Eem Nurmanah, di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Selasa, 26 Agustus 2025.
Kerja sama ini meliputi berbagai bidang, antara lain pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, penyuluhan, bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan hukum, pelayanan administrasi hukum umum, hingga perlindungan kekayaan intelektual (HAKI).
Bupati Sutjidra menegaskan bahwa perlindungan hukum menjadi hal penting bagi produk unggulan Buleleng.
“Kita memiliki banyak hasil kerajinan dan produk pertanian yang harus dilindungi secara hukum melalui hak atas kekayaan intelektual. Dengan adanya kerja sama ini, akan ada kepastian hukum yang memberi nilai tambah bagi produk asli Buleleng,” ungkapnya.
Sebagai implementasi, Pemkab Buleleng juga mendorong pembentukan pos bantuan hukum (posbankum) di setiap desa dan kelurahan.
Langkah ini diyakini dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum di tingkat lokal, sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Eem Nurmanah, menyebut nota kesepakatan ini sebagai wujud komitmen memberikan pelayanan hukum terpadu.
“Kami siap membimbing, melayani pendaftaran, serta mendampingi proses perlindungan HAKI dan peraturan daerah. Potensi kekayaan intelektual Buleleng sangat tinggi, dan kami akan mendukung penuh pengembangannya,” jelasnya.
Melalui sinergi ini, diharapkan produk-produk unggulan Buleleng tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu bersaing di pasar dengan nilai tambah yang lebih besar.(adv/ub)