UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat sistem pelayanan publik yang berintegritas melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pelayanan Publik dalam Pencegahan Maladministrasi Menuju Pelayanan Berkualitas, yang digelar Rabu 9 Juli 2025 di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewaka Dharma Lumintang.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa secara resmi membuka kegiatan ini, didampingi Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana. Hadir sebagai narasumber, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti, SH dan Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, I Nyoman Agus Santika.
Dalam sambutannya, Arya Wibawa menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap pelayanan publik demi mencegah praktik maladministrasi. Ia menyoroti filosofi “Sewakadarma” sebagai landasan moral ASN Denpasar dalam melayani masyarakat.
“Semangat melayani bukan hanya slogan, tapi harus diimplementasikan dalam setiap lini birokrasi. Ini bagian dari cita-cita menjadikan Denpasar sebagai kota maju berbasis budaya,” tegasnya.
Arya Wibawa juga menyampaikan bahwa Denpasar telah membuktikan komitmennya dengan membentuk standar pelayanan, forum konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat (SKM), hingga tim monitoring dan evaluasi pelayanan.
Sejumlah capaian menunjukkan hasil nyata dari kerja keras tersebut. Indeks Pelayanan Publik Kota Denpasar naik dari A− pada 2023 menjadi A pada 2024 dalam evaluasi Kementerian PANRB. Denpasar juga masuk dalam jajaran Top 45 Nasional dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), serta meraih skor 97,99 dalam Survei Kepatuhan Ombudsman tahun 2023, yang menempatkannya di 10 besar nasional.
“Kami mendorong kolaborasi lintas sektor, inovasi layanan, dan penguatan pengawasan internal dengan semangat Vasudhaiva Kutumbakam – kita semua bersaudara,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar, Luh Made Kusuma Dewi menyebut sosialisasi ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya pencegahan maladministrasi.
“Kami ingin seluruh perangkat daerah memahami peran Ombudsman dan mampu menerapkan prinsip pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel,” jelasnya.
Peserta kegiatan meliputi para pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, serta kepala UPTD Puskesmas se-Kota Denpasar. Melalui kegiatan ini, Pemkot Denpasar berharap birokrasi daerah mampu membangun budaya kerja yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(per/ub)
