UPDATEBALI.com, DENPASAR – Insiden pemadaman listrik besar-besaran yang melanda Bali pada awal Mei 2025 menjadi peringatan keras akan rapuhnya sistem ketenagalistrikan di Pulau Dewata.
Dalam hitungan jam, aktivitas warga dan sektor pariwisata lumpuh total akibat terputusnya pasokan listrik dari Jawa.
Peristiwa tersebut kembali mengangkat isu krusial: minimnya kemandirian energi Bali dan ketergantungan yang tinggi terhadap kabel bawah laut Jawa-Bali. Menyikapi kondisi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Nurofiq turun langsung ke Denpasar untuk mengecek kesiapan lokasi pembangunan Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) Sidakarya.
Dalam kunjungannya pada Selasa 27 Mei 2025, Menteri Hanif menyatakan bahwa proyek Terminal LNG bisa dilanjutkan dengan catatan adanya pemenuhan syarat lingkungan yang ketat.
“Bali harus mampu berdikari dalam penyediaan energi, bukan hanya demi kebutuhan industri dan pariwisata, tapi juga demi masa depan yang berkelanjutan. Energi bersih harus jadi prioritas,” ujarnya di hadapan warga dan tokoh adat setempat.
Meskipun menyatakan dukungan, Menteri Hanif menekankan bahwa proyek Terminal LNG tidak boleh dilakukan secara sembrono. Evaluasi mendalam terkait dampak lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perlindungan biota laut wajib dilakukan dan dituangkan dalam dokumen AMDAL.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap risiko telah dimitigasi. Proyek ini bisa menjadi solusi, asal dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab ekologis,” jelasnya.
Kementerian LHK juga meminta agar aspek kesehatan masyarakat masuk dalam kajian utama. Jika semua prasyarat terpenuhi, menurut Hanif, pembangunan terminal ini bisa menjadi langkah strategis menuju transisi energi sekaligus menjaga daya saing Bali sebagai destinasi kelas dunia.
Dukungan terhadap proyek ini juga mulai tumbuh di tingkat lokal. Bendesa Adat Sidakarya, Ketut Suka, mengungkapkan bahwa paruman desa telah digelar sejak 2022 dan mayoritas warga menyatakan kesediaannya, dengan catatan pembangunan dilakukan secara bijak dan tidak merugikan komunitas.
“Kami mendukung dengan catatan. Jangan hanya bicara soal pembangunan fisik, tapi juga tata ruang, kenyamanan masyarakat, dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar,” tuturnya.
Kunjungan Menteri Hanif ini menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap persoalan energi Bali. Tragedi blackout menjadi momentum reflektif sekaligus dorongan untuk bergerak maju menuju kemandirian energi yang lebih hijau dan tangguh.(yud/ub)
