UPDATEBALI.com, BULELENG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, menginstruksikan seluruh Kepala Bagian (Kabag) Lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Buleleng untuk memberikan atensi penuh terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Buleleng.
Arahan tersebut disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng pada Jumat, 28 Februari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Suyasa didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng, Gede Sugiartha Widiada, serta Kepala Bappeda Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni.
Ia menegaskan bahwa program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati merupakan skala prioritas dalam pembangunan Pemkab Buleleng tahun 2025. Oleh karena itu, seluruh Kabag diharapkan untuk mengkaji kembali program kerja masing-masing guna memastikan keberhasilan implementasi visi dan misi kepemimpinan daerah.
“Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati kita harus diatensi dengan baik, terutama dalam 100 hari kerjanya. Seperti program seragam gratis tingkat TK, SD, dan SMP. Nanti seluruh Kabag kaji kembali program kerja masing-masing bagian dengan baik, sehingga program Bupati dan Wakil Bupati kita berjalan dengan baik,” ujar Sekda Suyasa.
Selain itu, program pelayanan ambulance jenazah dan ambulance pasien gratis bagi masyarakat miskin di Buleleng juga menjadi prioritas. Sekda Suyasa menekankan pentingnya pengadaan unit kendaraan serta penyebaran layanan tersebut agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Suyasa juga menginstruksikan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng untuk segera berkoordinasi dalam menangani persoalan perusahaan daerah serta Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Buleleng. Sementara itu, Bagian Pemerintahan diminta untuk meningkatkan kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LLPD) meskipun capaian tahun 2024 sudah dinilai baik.
“Kabag Pemerintahan harus melakukan koordinasi yang baik terkait penyelenggaraan panitia tetap LLPD dan merencanakan dengan matang kerjasama antar daerah,” tambahnya.
Terkait dengan urusan kesejahteraan rakyat, Sekda Suyasa meminta agar dilakukan kajian lebih mendalam mengenai formula penyaluran bantuan punia untuk upacara keagamaan, agar implementasinya berjalan dengan baik. Ia juga menegaskan bahwa undangan pernikahan, tiga bulanan, serta acara lintas agama yang tidak berkaitan dengan keagamaan dan masyarakat umum harus dihapus.
Terakhir, kepada Bagian Hukum Setda Buleleng, Sekda Suyasa meminta agar dilakukan analisis terkait tambahan penghasilan pegawai (TPP). Jika terdapat perubahan, baik kenaikan maupun penurunan, maka harus segera diselesaikan pada Desember 2025 dan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri RI.
Arahan tegas ini diharapkan dapat memastikan bahwa program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Buleleng dapat berjalan sesuai rencana, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.(adv/ub)
 Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, menginstruksikan seluruh Kepala Bagian (Kabag) Lingkup Sekretariat Daerah){kind=link}