UPDATEBALI.com, DENPASAR – Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Bali menggelar Diseminasi dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mendorong Pemulihan Sektor Padat Karya untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif di Wilayah Balinusra”, Denpasar, pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Kegiatan ini mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor padat karya seperti pariwisata, pertanian, dan pengolahan.
Acara ini dihadiri Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, bersama narasumber dan pejabat pemerintah Balinusra, akademisi, perbankan, serta pelaku usaha. Destry Damayanti menekankan bahwa sektor padat karya, yang menyerap 68,4% tenaga kerja nasional dan menyumbang 62% PDB pada 2023, menghadapi tantangan signifikan dalam pemulihan pasca-pandemi.
“Penting bagi sektor ini untuk kembali menyerap tenaga kerja, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” ujar Destry.
BI mendukung pertumbuhan sektor ini melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, berupa pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi perbankan yang mendukung kredit pada sektor-sektor prioritas.
Deputi Kepala Perwakilan BI Bali, G. A. Diah Utari, memaparkan bahwa pada triwulan II 2024, ekonomi Balinusra tumbuh sebesar 6,84%, di atas rata-rata nasional 5,05%. Namun, pemulihan ini diiringi tantangan penurunan serapan tenaga kerja.
Diah mengungkapkan pentingnya peningkatan kualitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah seperti garam, rumput laut, dan produk perikanan, di mana Bali dapat menjadi sentra produksi garam ekspor, dan NTB serta NTT sebagai pemasok rumput laut berkualitas.
Kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media juga menjadi fokus diskusi.
“Kolaborasi ini penting untuk membangun ekosistem pendukung sektor unggulan Balinusra, demi pemulihan berkelanjutan dan daya saing produk lokal,” Prof. Dr. I Made Suyana Utama dari ISEI Denpasar.
Bambang Arianto, Ekonom Ahli Senior BI, menyampaikan bahwa hingga September 2024, BI telah menyalurkan insentif makroprudensial sebesar Rp256,06 triliun untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit, khususnya bagi UMKM.
Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan stabilitas kredit dan membuka peluang usaha.
Direktur Pengawas OJK Bali, Ananda R. Mooy, menambahkan pentingnya kerja sama dengan platform financial technology (fintech) guna memberikan akses permodalan yang lebih fleksibel bagi petani dan nelayan.
“Kerja sama dengan fintech dan lembaga penjamin seperti Jamkrida dapat membuka akses permodalan yang lebih inklusif untuk sektor pertanian,” jelas Ananda.
Kegiatan FGD ini diakhiri dengan kesepakatan seluruh pihak untuk berkomitmen dalam mendukung pemulihan ekonomi Balinusra melalui sinergi kebijakan BI, pemerintah daerah, serta sektor swasta.
Sektor unggulan Balinusra diharapkan dapat terus tumbuh berkelanjutan, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, dan mendukung ekonomi inklusif di wilayah ini. (ub)
