UPDATEBALI.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggalakkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya kaum perempuan, sebagai salah satu prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, pada peringatan Hari Kartini Tahun 2024, Selasa 23 April 2024.
Dalam acara yang digelar bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta dengan tema ‘Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Perempuan di DKI Jakarta’, Friderica menekankan bahwa literasi keuangan yang baik akan membantu para ibu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengelola keuangan secara lebih efisien, memilih layanan keuangan yang tepat, dan meningkatkan pemahaman tentang risiko keuangan.
“Ibu-ibu ini harus mandiri secara finansial, memahami pengelolaan keuangan keluarga, memisahkan keuangan bisnis dari keuangan pribadi, dan memiliki target serta disiplin dalam hal keuangan,” ujar Friderica.
Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Loto Srinaita Ginting, serta Kepala Dinas PPUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo.
Lebih dari 400 pelaku UMKM perempuan dari berbagai wilayah DKI Jakarta mengikuti kegiatan secara langsung, sementara lebih dari 1.000 peserta mengikuti secara daring.
Loto Srinaita Ginting menyampaikan bahwa Kementerian BUMN bersama OJK dan Pemerintah telah membentuk satu holding yang memberikan layanan keuangan ultra mikro untuk membantu UMKM.
“Melalui holding ultra mikro ini, diharapkan ibu-ibu UMKM dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, karena telah tersedia layanan bank maupun non-bank yang bersinergi,” tambah Loto.
Elisabeth Ratu Rante Allo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendukung program peningkatan literasi dan inklusivitas keuangan dengan inovasi baik berupa digital maupun non-digital. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 370.000 binaan UMKM, yang sebagian besar adalah perempuan yang berjuang untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka.
Kegiatan edukasi dilanjutkan dengan sesi penyuluhan yang mencakup topik pengenalan OJK, investasi, pinjaman online ilegal, pengenalan kredit pembiayaan, tabungan emas, dan perencanaan keuangan, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para pelaku UMKM perempuan dalam mengelola keuangan mereka dengan bijak.(yud/ub)