UPDATEBALI.com, BULELENG – Menindak lanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023, DPRD Kabupaten Buleleng mengadakan rapat Pimpinan dan Anggota untuk pembahasan finalisasi draf rekomendasi yang akan disampaikan ke Pemerintah Daerah, pada Rabu 17 April 2024.
Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara menyampaikan, dalam diskusi tersebut pihak Dewan Buleleng masih perlu mendorong kajian ekonomi makro. Selain itu, terkait retribusi perlu dilakukan evaluasi dalam pengenaannya oleh dua intansi.
“Diperlukan juga untuk dibentuk tim independen bagi obyek-obyek retribusi,” Ujar Susila, dikonfirmasi Kamis 18 April 2024.
Lebih lanjut, Susila Umbara menyebut dari aspek belanja daerah sudah berjalan dengan baik, namun dari sisi realisasi belanja tak terduga dinilai masih kurang berkisar antara 13 persen dari komposisi yang ada, sehingga ini perlu dicarikan solusi dengan membuat regulasi yang baru.
“Dewan Buleleng perlu mengaitkan dengan mandatory spending di sektor pertanian, sehingga dapat menjamin keberlangsungan pertanian sebagai salah satu sektor utama Buleleng,” Jelas dia.
Terkait hal tersebut Susila Umbara mengaku, masih memerlukan penyempurnaan terkait draf rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2023 sesuai masukan dari Pimpinan DPRD, sehingga diharapkan kedepan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih baik lagi. (dna/ub)
 Bupati tahun 2023, DPRD Kabupaten Buleleng mengadakan rapat Pimpinan){kind=link}