UPDATEBALI.com, DENPASAR – Guna menangkal berita hoaks atau paslu dan mewujudkan Pemilu damai berkualitas dan kondusif, Dewan Pers melaksanakan ‘Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Bali’. Worskshop dibuka Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Tri Agung Kristanto, di Swiss Belresort Watu Jimbar, Sanur, Senin 31 Juli 2023.
Workshop yang melibatkan 50 Pemimpin Redaksi dan para redaktur itu juga dihadiri Direktur Bappenas, Astri Kusuma Mayasari, S.IP, MA melibatkan 5 nara sumber diantaranya Tri Agung Kristanto dengan topik Jurnalistik dalam Tarikan Politik Prakstis, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lindartawan bicara tentang Regulasi terkait Peliputan Pemilu dan Anggota Bawaslu Bali I Wayan Wirka tentang Pengawasan atas Pemberitaan dan Penyiaran Pemilu 2024 dipandu Suprapto Staf Ahli Dewan Pers.
Dari sisi penyiaran, workshop juga menghadirkan pembicara Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali Agus Astapa dengan materi Prengawasan atas Pemberitaan dan Penyiaran Pemilu 2024. Sementara Wahyu Dhyatmika dari Tempo mengangkat topik Jurnalisme Data, Memaknai dan Membaca Data Pemilu.
Menurut Tri Agung Kristanto pada sambutan pembukaan workshop menyebutkan salah sukses penyelenggaraan demokrasi adalah terciptanya ruang public yang kindusif, sehat dan bersih dari berita bodong atau paslu serta hoaks.
Oleh sebab itu peran media sebagai pilar ke empat demokrasi perlu menampilkan berita-berita yang berimbang sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk dimasyarakat. Berita-berita yang ditampilkan harus menambah wawasan sehingga pesta demokrasi -Pemilu 2024 berlangsung damai.
“Memang liputan Pemilu paling konplek dan pelik. Untuk itu kehati-hatian dan pengetahuan teknis sehingga mampu meliterasi masyarakat didalam mengikuti Pemilu 2024,” harapnya.
Lebih jauh Tri Agung Kristanto menyebutkan, menjalang pelaksanaan Pemilu akan banyak muncul informasi-informasi yang menyesatkan terutama di media sosial (medsos). Untuk itulah media maintrem yang mempunyai kekuatan hukum untuk bisa meluruskan persepsi masyarakat yang berkembang karena tergiring oleh opini di media sosial tersebut.
Sementara sebelumnya Direktur Bappenas, Astri Kusuma Mayasari juga membenarnya adanya berita-berita bohong hoaks. Bahkan jumlah sampai ribuan. Untuk menangkal hal ini perlu adanya sinergisitas antara Dewan Pers, Penyelanggara Pemilu KPU dan Bawaslu sebagai pengawas dan media untuk bersama-sama memberikan Pendidikan politik bagi masyarakat.
Sementara Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lindartawan dan Anggota Bawaslu Bali I Wayan Wirka pun sepakat dengan konsep Pemilu damai yang diharapkan Dewan Pers. Bahkan KPU Bali I Dewa Agung Gede Lindartawan menggagas adanya Green Election (Pemilu Hijau) atau bersih dari tebaran berbagai Baliho atau spanduk dari para kandidat Presiden dan Wakil Presiden serta Bacaleg.
Yang menarik untuk mengurangi gesekan antar pendakung calon kampanye, pihaknya akan berupaya mengajak konstentan politik untuk menggelar kampnye di Mall. Pihaknya pun menyebut pemilih cerdas dan pemilih pemula tak menghendaki adanya baliho bertebaran di pinggir jalan. Sebab itu akan merusak citra Bali sebagai daerah pariwisata.
“Berdasarkan hasil survei manfaat baliho bagi caleg untuk mendongkrak popilaritas sangat kecil,” tegasnya. (yan/ub)
