UPDATEBALI.com, BANGLI – Persoalan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional, stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terlambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal.
Rapat Rembuk yang diselenggarakan di ruang rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, pada Rabu (7/9/2022) tersebut, dihadiri oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Pimpinan OPD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, Anggota TPPS Kabupaten Bangli, para Camat se Kabupaten Bangli, serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka mendukung upaya percepatan penurunan stunting secara konsisten dan berkelanjutan di Desa dan Kelurahan Lokus Kabupaten Bangli.
Wakil Bupati Bangli menyampaikan berdasarkan hasil risert kesehatan dasar, prevalensi stunting telah mengalami penurunan dari 37,2 % di tahun 2013 menjadi 30,8 % pada tahun 2018, namun angka ini masih cukup tinggi, karena artinya ada 1 dari 3 balita kita masih mengalami stunting, begitu pula prevalensi balita stunting (Tinggi Badan Menurut Umur) berdasarkan SSGI 2021 Kabupaten Bangli di presentase 11,8 %.
“Tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi, perlu segera kita atasi bersama. Baik pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa, individu, komunitas maupun swasta, harus bersinergi dan bersatu, dalam upaya penanganan stunting,” ucap Wabup Bangli.
Wabup Diar juga menjelaskan sesuai dengan strategi nasional telah ditetapkan 5 (lima) pilar dalam percepatan penurunan stunting diantaranya, Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan, Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan masing-masing individu, berikut masyarakat, untuk mengoptimalkan perannya, dalam upaya penanggulangan stunting. Konvergensi penyempurnaan layanan membutuhkan proses perencanaan penganggaran, pemantapan program/ kegiatan lintas sektoral untuk meningkatkan ketersediaan layanan gizi spesifik kepada keluarga dan sasaran intervensi sensitif untuk semua masyarakat.
“Melalui rapat rembuk ini diharapkan semua pihak harus bekerjasama dalam mendukung terwujudnya masyarakat dengan konsumsi gizi seimbang, percepatan perbaikan gizi pemenuhan sanitasi dasar dengan menyusun rencana kegiatan penganggaran sesuai lokus yang kita sepakati bersama dan akan diperluas secara bertahap dengan upaya maksimal kita mendapatkan hasil yang baik, dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif dan berdaya saing,” harap Wabup Diar.(yud/ub)
