UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya memastikan pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat menghadiri Entry Meeting pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan dana pendidikan di satuan pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD, serta bantuan masyarakat. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Rabu, 9 September 2026.
Pemeriksaan tersebut mencakup pengelolaan dana pendidikan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan tahun 2025 hingga semester I 2026. Dalam kesempatan yang sama, turut dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2026.
Bupati Sutjidra mengatakan sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berperan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Karena itu, seluruh sumber pendanaan pendidikan harus dikelola secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan masa depan bangsa. Pemkab Buleleng senantiasa berkomitmen untuk mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan sumber pendanaan pendidikan agar benar-benar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegas Sutjidra.
Menurutnya, pemeriksaan kinerja pendahuluan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi momentum bagi Pemkab Buleleng untuk mengevaluasi tata kelola pendanaan pendidikan.
Sutjidra menilai pemeriksaan tidak hanya menjadi bagian dari pengawasan, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk memperoleh masukan dan rekomendasi dalam memperbaiki sistem pengelolaan dana pendidikan.
“Pemeriksaan kinerja pendahuluan ini menjadi momentum yang sangat krusial. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh masukan, evaluasi, serta rekomendasi konstruktif guna mengidentifikasi area perbaikan dalam sistem pengelolaan dana pendidikan di Buleleng,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan jajaran terkait memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa BPK. Data dan dokumen yang dibutuhkan harus disiapkan serta disampaikan secara transparan, akurat, dan tepat waktu.
Sutjidra berharap proses pemeriksaan dapat dimanfaatkan sebagai sarana konsultasi dan pembelajaran untuk meningkatkan tata kelola keuangan serta kinerja program pendidikan di Kabupaten Buleleng.
“Kami minta untuk memberikan dukungan penuh dan kooperatif kepada tim pemeriksa, menyiapkan dan menyajikan data serta dokumen yang dibutuhkan secara transparan, akurat, dan tepat waktu. Pemeriksaan ini sebagai sarana konsultasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta kinerja program pendidikan ke depannya,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan bahwa BPK tidak hanya melaksanakan pemeriksaan, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan penyelesaian kerugian negara maupun daerah.
Dalam kegiatan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali menyerahkan Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Negara kepada Pemkab Buleleng. Laporan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan serta penyelesaian kerugian daerah maupun negara ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Satria Perwira menjelaskan, pemantauan dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun. Pemantauan mencakup tindak lanjut rekomendasi BPK serta penyelesaian kerugian negara atau daerah.
Ia mengatakan laporan pemantauan terkadang kurang mendapat perhatian karena mekanisme dan formatnya berbeda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan reguler. Karena itu, BPK Perwakilan Bali akan mendorong mekanisme penyerahan laporan yang lebih formal agar kepala daerah dan DPRD dapat mengetahui perkembangan penyelesaian kerugian daerah maupun negara secara lebih jelas.
Dalam kesempatan tersebut, Satria Perwira juga mengapresiasi perhatian Bupati Buleleng terhadap pengelolaan dana pendidikan. Ia menilai digitalisasi dan penguatan tata kelola memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan Afirmasi.
Di akhir kegiatan, BPK Perwakilan Bali mengingatkan jajaran Pemkab Buleleng, khususnya Dinas Pendidikan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan BPK.
Melalui pemeriksaan dan pemantauan tersebut, Pemkab Buleleng diharapkan terus memperkuat tata kelola dana pendidikan sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan di Buleleng. (adv/updatebali)