UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat langkah penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Senin, 3 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adhi Merta, pimpinan perangkat daerah selaku bapak angkat desa dan kelurahan, camat se-Kota Denpasar, serta perbekel dan lurah.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mempercepat pemutakhiran data sosial masyarakat.
Dalam arahannya, Wawali Arya Wibawa mengatakan rapat koordinasi TKPK menjadi sarana evaluasi berkala terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan di Kota Denpasar. Menurutnya, kolaborasi antara OPD, kecamatan hingga desa dan kelurahan sangat penting agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran OPD, camat, dan perbekel/lurah atas kerja keras serta kolaborasi aktif yang telah ditunjukkan selama ini,” ujar Arya Wibawa.
Ia menjelaskan sejumlah indikator pembangunan Kota Denpasar menunjukkan capaian positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 6,11 persen atau berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Denpasar menjadi yang tertinggi di Bali dan masuk dalam jajaran 10 besar nasional.
Dari sisi kesejahteraan sosial, sejumlah indikator seperti umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan. Sementara tingkat kemiskinan Kota Denpasar berada pada angka 2,6 persen yang tergolong rendah.
Meski demikian, Pemkot Denpasar tetap memberikan perhatian terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi rentan agar tidak mengalami penurunan status ekonomi hingga masuk kategori miskin ekstrem. Fokus intervensi diarahkan kepada kelompok Desil 5 dan Desil 6 yang diperkirakan mencapai sekitar 18.000 warga rentan.
Dalam rapat tersebut juga dibahas perkembangan pendataan Kartu Keluarga (KK) Populasi dan Perlinsos. Arya Wibawa menyebutkan, meskipun target percepatan jangka pendek sebesar 60 persen belum tercapai secara merata, perkembangan pendataan menunjukkan tren positif dengan peningkatan jumlah populasi terdata sebesar 21 persen dalam satu pekan terakhir.
Program pendataan ini akan terus berlangsung hingga batas akhir yang ditetapkan pemerintah pusat pada akhir Agustus. Adapun target awal yang dirancang dalam 20 hari kerja mencakup pendataan 111.000 KK dengan sasaran harian sekitar 5.000 KK atau rata-rata 1.250 KK per kecamatan.
Saat ini, realisasi pendataan berada di kisaran 35.000 KK dan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata input mencapai 2.000 hingga 3.600 KK per hari. Pemkot Denpasar menargetkan capaian minimal 60 persen atau sekitar 90.000 KK dapat terdata sebelum batas waktu yang ditentukan.
Arya Wibawa menyampaikan, salah satu keunggulan Denpasar dalam percepatan pendataan adalah keberadaan balai banjar dan balai desa yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Struktur sosial tersebut dinilai mampu mendukung efektivitas pendataan dibandingkan wilayah perkotaan lain yang harus mengandalkan sistem door to door.
“Keunggulan utama daerah Denpasar terletak pada keberadaan Balai Banjar dan Balai Desa yang sangat efektif sebagai wadah kumpul masyarakat. Struktur adat dan kemasyarakatan di Denpasar memberikan efisiensi yang jauh lebih tinggi jika dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.
Untuk mempercepat pencapaian target, rapat tersebut menyepakati sejumlah langkah operasional, di antaranya pembaruan jadwal turun lapangan bagi perbekel, lurah, serta kepala lingkungan/kepala dusun. Selain itu, monitoring data dilakukan secara rutin tiga kali sehari pada pukul 06.00 WITA, 18.00 WITA, dan 22.00 WITA.
Pemkot Denpasar juga menetapkan ambang batas input harian sebesar 2.000 hingga 2.500 KK per hari agar target pendataan dapat tercapai sebelum batas akhir Agustus.
Melalui penguatan koordinasi TKPK dan percepatan Perlinsos, Pemerintah Kota Denpasar berharap sistem perlindungan sosial semakin akurat, sehingga bantuan dan program pemberdayaan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(per/ub)
