UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali memperkuat sinergi pembangunan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Wilayah Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin, 20 Juli 2026.
Rakor tersebut menjadi forum penyelarasan program lintas kementerian dan pemerintah daerah guna memperkuat infrastruktur, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan keberlanjutan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian Bali.
Dalam paparannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa sektor pariwisata Bali masih menunjukkan tren positif.
Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari tujuh juta orang, sedangkan wisatawan domestik sekitar 9,3 juta orang. Total kunjungan tersebut mencapai sekitar 16,3 juta orang atau hampir empat kali jumlah penduduk Bali.
“Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan,” ujar Koster.
Menurut Koster, Bali berkontribusi sekitar 45,8 persen terhadap total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Aktivitas tersebut turut mendorong perputaran ekonomi sektor pariwisata hingga sekitar Rp176 triliun sepanjang 2025, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,82 persen.
Meski demikian, tingginya aktivitas pariwisata juga membawa berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, tekanan terhadap ketersediaan air bersih, kerusakan ekosistem, hingga kemacetan akibat keterbatasan infrastruktur. Selain itu, persoalan pelanggaran hukum oleh wisatawan asing dan praktik usaha ilegal juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus menjalankan berbagai program strategis, di antaranya pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Kabupaten Karangasem dan Jembrana, penguatan ketahanan energi, serta percepatan pembangunan infrastruktur transportasi darat dan laut.
Koster menjelaskan pengembangan konektivitas, termasuk jalur logistik laut dan pelabuhan yang terintegrasi, menjadi langkah penting untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.
“Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali,” tegas Koster.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pembangunan Bali membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN, hingga seluruh pemangku kepentingan.
Menurut AHY, hasil rapat koordinasi akan ditindaklanjuti melalui evaluasi berkala agar seluruh program tetap berjalan sesuai target.
“Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” ujar AHY.
Ia menjelaskan pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Sejumlah program yang disiapkan meliputi pengembangan transportasi massal, layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar, studi kelayakan transportasi laut pesisir Bali Selatan, pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga pengembangan kawasan berbasis budaya.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber, meningkatkan penegakan hukum lingkungan, menyelaraskan tata ruang dengan kebijakan nasional, serta mengendalikan alih fungsi lahan.
“Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” kata AHY.
Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali melalui evaluasi berkala, sehingga setiap program dapat berjalan efektif dalam mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.(yud/ub)
 Pembangunan){kind=link}