UPDATEBALI.com, MANGUPURA – Kabupaten Badung kembali mendapat pengakuan dari pemerintah pusat dalam bidang tata kelola keuangan daerah.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan Badung sebagai daerah percontohan nasional berkat konsistensinya menghadirkan berbagai inovasi pengelolaan keuangan, termasuk menjajaki berbagai skema pembiayaan untuk mendukung percepatan pembangunan.
Pengakuan tersebut mengemuka dalam Rapat Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Pelaksanaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang berlangsung di Kuta, Kamis 16 Juli 2026.
Forum nasional itu dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekretaris Daerah Badung I.B. Surya Suamba, jajaran perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah daerah dan sektor perbankan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Adi Arnawa menyampaikan sejumlah masukan untuk penyempurnaan SIPD-RI agar mampu mengikuti dinamika kebutuhan pemerintah daerah, termasuk dalam mendukung kebijakan pembangunan dan pengelolaan fiskal yang lebih fleksibel.
“Kami berharap kegiatan nasional seperti ini terus dilaksanakan di Badung. Kami siap berkolaborasi dengan Kemendagri dalam berbagai agenda strategis lainnya. Forum seperti ini memiliki nilai strategis sebagai ruang dialog antara pusat dan daerah untuk menyampaikan kendala implementasi sekaligus masukan penyempurnaan sistem,” ujar Adi Arnawa.
Menurutnya, SIPD-RI selama ini telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah secara digital, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan agar sistem semakin selaras dengan kebutuhan di lapangan.
Salah satu masukan yang disampaikan berkaitan dengan penanganan program bantuan masyarakat sebagai upaya pengendalian inflasi. Adi Arnawa menilai program tersebut semestinya tidak lagi ditempatkan dalam nomenklatur bantuan sosial karena memiliki fungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi daerah.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah pusat memperkuat regulasi mengenai pembiayaan pembangunan melalui skema utang bagi daerah dengan kapasitas fiskal yang memadai. Di sisi lain, sektor perbankan diharapkan dapat menghadirkan pilihan pembiayaan yang lebih kompetitif guna mendukung pembangunan infrastruktur strategis.
“Kami membutuhkan sistem yang tetap disiplin administrasi, tetapi juga cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi daerah yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat,” tegas Adi Arnawa.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyatakan Badung layak dijadikan rujukan nasional karena terus menghadirkan inovasi meski telah memiliki kapasitas fiskal yang kuat.
“Badung ini APBD dan PAD-nya sudah sangat tinggi, tetapi justru tidak berhenti melakukan inovasi. Banyak sekali inspirasi yang kami peroleh dari Badung, bahkan sering kali inovasinya lebih maju dibanding regulasi maupun sistem SIPD-RI. Karena itu, kami sengaja menyelenggarakan forum ini di Badung sebagai bentuk apresiasi sekaligus menyerap masukan daerah,” kata Fatoni.
Kemendagri saat ini juga terus mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai alternatif pembiayaan atau creative financing, seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi BUMD dan BLUD, pemanfaatan aset daerah, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi dalam mempercepat pembangunan tanpa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).(den/ub)
