UPDATEBALI.com, BULELENG – DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah pusat. Program tersebut dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya mengatakan, evaluasi diperlukan menyusul munculnya berbagai catatan terkait pelaksanaan program, mulai dari dugaan mark-up harga hingga mekanisme distribusi yang dinilai belum optimal dalam mendukung pemenuhan gizi anak.
“Hari ini yang harus dibenahi bukan anak-anak kita, tetapi orang-orang yang mengurus MBG ini. Ada catatan soal mark-up harga dan sebagainya, ini menjadi catatan kita bersama,” Kata dia, Senin 14 Juli 2026.
Menurutnya, sebagai program nasional yang menggunakan anggaran besar, pelaksanaan MBG harus diawasi secara ketat agar tidak membuka ruang terjadinya penyalahgunaan anggaran maupun praktik yang menguntungkan pihak tertentu.
Sebagai alternatif, Ngurah Arya mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan perubahan mekanisme penyaluran bantuan. Ia mengusulkan bantuan sebesar Rp15 ribu per hari diberikan langsung kepada keluarga penerima melalui transfer ke rekening orang tua atau rekening siswa yang berasal dari kelompok masyarakat Desil 1 hingga Desil 5.
“Berikan langsung kepada orang tuanya atau anak-anak kita buatkan rekening. Entah mau dipakai membeli makanan atau menjadi uang saku, silakan. Jangan sampai anggaran itu justru dinikmati pihak-pihak yang secara ekonomi sudah mapan,” Terangnya.
Politisi asal Kecamatan Gerokgak itu juga menilai orang tua lebih memahami kebutuhan dan kebiasaan makan anak-anak mereka. Dengan demikian, variasi menu dinilai dapat lebih disesuaikan dibandingkan pemberian makanan yang seragam setiap hari.
Selain menyoroti pelaksanaan MBG bagi siswa, DPRD Buleleng juga memberikan perhatian terhadap program pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita. Menurut Arya, intervensi gizi untuk mencegah stunting sebaiknya difokuskan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan dikelola langsung melalui sektor kesehatan.
Ia berpendapat anggaran untuk ibu hamil dan balita akan lebih efektif apabila dikelola oleh Kementerian Kesehatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan sehingga penanganannya lebih tepat sasaran.
“Pemerintah boleh memiliki kebijakan yang baik, tetapi masyarakatlah yang akan menilai manfaatnya. Karena itu, dengarkan kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang benar-benar membutuhkan,” Tandasnya.(Dna/ub)
 yang saat ini dijalankan pemerintah pusat.){kind=link}