UPDATEBALI.com, JAKARTA – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster bersama para bupati dan wali kota se-Bali.
Turut hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sementara kepala daerah dari wilayah perluasan piloting lainnya mengikuti kegiatan secara daring bersama kementerian dan lembaga terkait.
Pertemuan ini menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan perluasan program digitalisasi bantuan sosial di 43 kabupaten/kota. Selain membahas perkembangan implementasi di masing-masing daerah, rapat juga menyiapkan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia untuk meninjau pelaksanaan program tersebut sekaligus mempersiapkan agenda rapat terbatas mengenai percepatan transformasi pemerintahan digital.
Dalam kesempatan itu, Bupati Adi Arnawa menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi digital, khususnya pada sistem penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
“Pemkab Badung siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menyukseskan implementasi digitalisasi bantuan sosial. Melalui sistem yang terintegrasi, diharapkan penyaluran bantuan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Bupati Adi Arnawa.
Ia menambahkan, keterlibatan Kabupaten Badung dalam program perluasan piloting digitalisasi bansos merupakan bentuk dukungan terhadap agenda transformasi digital nasional yang tengah dijalankan pemerintah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, modern, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui sinergitas ini, mudah-mudahan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Badung berharap implementasi digitalisasi bantuan sosial dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan, sekaligus mendukung terwujudnya sistem pemerintahan digital yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(den/ub)
