UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng memanfaatkan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Bali sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan informasi publik serta meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng, Made Suharta, saat menerima kunjungan tim KI Bali dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Buleleng, Rabu, 24 Juni 2026.
Made Suharta menegaskan bahwa pelaksanaan Monev bukan sekadar proses penilaian, melainkan kesempatan bagi seluruh badan publik untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun langkah perbaikan yang lebih efektif.
“Ini menjadi momentum untuk kita bersama selaku Badan Publik. Kedatangan KI Bali bukanlah instrumen untuk mencari kekurangan, melainkan sebuah alat ukur strategis sekaligus mengidentifikasi hambatan guna menyusun strategi perbaikan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Kadis Suharta.
Menurutnya, kehadiran rombongan KI Bali beserta para komisioner menjadi dorongan positif bagi badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk terus meningkatkan komitmen dalam memberikan layanan informasi yang terbuka dan berkualitas.
Ia juga mengajak 10 badan publik yang mengikuti Monev agar aktif berdiskusi mengenai berbagai kendala, baik yang bersifat teknis maupun substantif. Langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan predikat Buleleng sebagai Kabupaten Informatif.
Sementara itu, Ketua KI Bali, Dewa Nyoman Suardana, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Buleleng meraih predikat Kabupaten Informatif dalam implementasi keterbukaan informasi publik.
Ia juga menilai komitmen tersebut semakin terlihat melalui partisipasi Pemkab Buleleng dalam Program Desa Transparan KI Bali yang telah diikuti beberapa pekan lalu.
Menurut Dewa Nyoman Suardana, pelaksanaan Monev tahun ini memberikan perhatian lebih besar terhadap aspek partisipasi masyarakat, di samping akuntabilitas dan transparansi yang selama ini menjadi indikator utama.
“Kami mendorong informasi yang berkualitas. Setelah Monev, nanti pada proses visitasi kami akan berikan masukan-masukan terhadap Badan Publik yang sekiranya dinilai memiliki hambatan. Sehingga ke depannya seluruh Badan Publik di Buleleng mampu menyandang predikat Badan Publik Informatif,” pungkasnya.(adv/ub)
 Komisi Informasi (KI) Bali sebagai momentum){kind=link}