UPDATEBALI.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.
Kebijakan baru ini disiapkan untuk menyempurnakan sistem perpajakan UMKM agar lebih tepat sasaran, sederhana, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan perpajakan bagi UMKM guna memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang, memperkuat ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja.
“Sejak awal, pemerintah terus memberikan dukungan kepada UMKM melalui evolusi kebijakan perpajakan, mulai dari PP 46/2013 (tarif 1%), PP 23/2018 (tarif 0,5%), hingga PP 55/2022. Setelah evaluasi menyeluruh, PP Nomor 20 Tahun 2026 ini hadir sebagai penyempurnaan agar dukungan pemerintah semakin adil dan tepat sasaran,” ujar Bimo Wijayanto di Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
DJP menegaskan bahwa fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen tetap dipertahankan. Batas omzet yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut juga tidak berubah, yakni maksimal Rp4,8 miliar per tahun.
Selain itu, ketentuan pembebasan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap berlaku. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro untuk terus bertumbuh tanpa terbebani kewajiban perpajakan yang berlebihan.
Dalam regulasi terbaru tersebut, pemerintah juga memberikan kemudahan administrasi bagi kelompok wajib pajak tertentu. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan tarif final 0,5 persen tanpa batas waktu. Sementara itu, koperasi dapat menggunakan fasilitas yang sama selama empat tahun sejak terdaftar.
Menurut DJP, kebijakan ini dirancang agar pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan bisnis tanpa menghadapi kompleksitas administrasi perpajakan.
Pemerintah juga memastikan insentif pajak diberikan secara tepat sasaran kepada usaha yang sedang berkembang dan berupaya naik kelas.
Untuk itu, berbagai potensi penyalahgunaan fasilitas perpajakan, seperti pemecahan usaha atau pembentukan beberapa entitas baru guna menghindari tarif pajak normal, akan diawasi secara ketat.
DJP turut menjelaskan bahwa badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) yang beralih dari skema tarif final ke mekanisme perpajakan umum tidak perlu khawatir terhadap peningkatan beban pajak.
Dalam mekanisme umum, pajak dihitung berdasarkan laba bersih setelah dikurangi biaya operasional yang diperkenankan, bukan dari total omzet usaha.
Melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pemberian dukungan kepada UMKM dan terciptanya sistem perpajakan yang sehat serta berkeadilan. Implementasi kebijakan akan didukung masa transisi, edukasi, dan pendampingan agar pelaku usaha dapat beradaptasi dengan baik.
“Pemerintah ingin hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai mitra yang mendampingi perjalanan para pelaku usaha. Kami ingin memastikan UMKM kita bertransformasi menjadi usaha yang semakin kuat, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi,” tutup Bimo.
DJP mengimbau seluruh pelaku UMKM untuk memanfaatkan berbagai layanan edukasi dan pendampingan yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun melalui saluran resmi DJP guna memahami implementasi kebijakan terbaru tersebut.(yud/ub)
 Kementerian Keuangan menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM){kind=link}