
UPDATEBALI.com, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin, 16 November 2026.
Dalam arahannya, Giri Prasta menegaskan perluasan akses keuangan harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program TPAKD tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga harus terlihat dari dampaknya terhadap produktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama seluruh pemangku kepentingan atas komitmen dan kerja sama dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Menurut Giri Prasta, TPAKD memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai akses terhadap layanan keuangan formal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kapasitas usaha dan ketahanan ekonomi masyarakat. Karena itu, perluasan pembiayaan perlu diprioritaskan bagi sektor produktif unggulan Bali, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, serta pariwisata.
Selain akses pembiayaan, Giri Prasta mengingatkan pentingnya peningkatan literasi keuangan, pemahaman risiko, dan perlindungan konsumen. Masyarakat, menurutnya, tidak hanya perlu memperoleh kemudahan akses layanan keuangan, tetapi juga harus memiliki pengetahuan yang memadai agar dapat memanfaatkannya secara aman, bijak, dan produktif.
Ia kemudian menyampaikan empat arahan strategis untuk memperkuat program TPAKD. Pertama, seluruh TPAKD diminta melakukan evaluasi program tahun 2026 secara objektif dan menyeluruh dengan menitikberatkan pada capaian, manfaat, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Kedua, koordinasi dan sinergi antara TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat agar pelaksanaan program memiliki arah yang sama dan saling mendukung. Praktik baik dari daerah yang berhasil menjalankan program juga diharapkan dapat dibagikan dan diterapkan di wilayah lain dengan menyesuaikan karakteristik serta kebutuhan masyarakat setempat.
Ketiga, akses pembiayaan produktif dan tepat sasaran perlu terus didorong, terutama bagi UMKM, petani, nelayan, pelaku industri kerajinan, dan kelompok usaha produktif lainnya. Dukungan pembiayaan diharapkan tidak berhenti pada penyaluran modal, tetapi disertai pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, serta fasilitasi pemasaran agar usaha masyarakat berkembang secara berkelanjutan.
Keempat, program kerja TPAKD tahun 2027 harus disusun lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil. Setiap program diharapkan memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman menyampaikan bahwa perekonomian Bali mencatat pertumbuhan sebesar 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan III 2026. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,47 persen.
Kinerja ekonomi Bali turut didukung sektor jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi untuk menunjang aktivitas ekonomi dan pembiayaan produktif. Hingga September 2026, aset perbankan berdasarkan lokasi bank di Bali mencapai Rp247,46 triliun atau tumbuh 4,84 persen secara tahunan.
Penyaluran kredit tercatat sebesar Rp126,90 triliun, tumbuh 7,78 persen. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp217,02 triliun atau meningkat 4,21 persen, dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sebesar 2,34 persen.
Parjiman juga memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2026. Tingkat literasi keuangan masyarakat Bali tercatat sebesar 78,77 persen, melampaui angka nasional sebesar 69,57 persen.
Adapun tingkat inklusi keuangan Bali mencapai 96,24 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 93,53 persen. Capaian tersebut menempatkan Bali pada peringkat ketiga nasional untuk literasi keuangan dan enam besar nasional untuk inklusi keuangan.
Dalam rangkaian Rakorda tersebut, OJK Provinsi Bali menyerahkan sejumlah penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian kinerja, inovasi, dan komitmen TPAKD dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
TPAKD Provinsi Bali menerima penghargaan kategori Program Literasi Keuangan Terbaik. TPAKD Kota Denpasar meraih penghargaan kategori Program Implementasi KEJAR Terbaik, sedangkan TPAKD Kabupaten Badung memperoleh penghargaan kategori Program Dukungan UMKM Terbaik.
Giri Prasta berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh TPAKD untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan inovasi program.
Ia menekankan keberlanjutan program perlu dijaga agar perluasan akses keuangan benar-benar mampu mendorong pertumbuhan usaha, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.(yud/updatebali)


