UPDATEBALI.com, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan pentingnya kerja sama lintas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menuntaskan kemiskinan di Pulau Dewata.
Pesan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali 2025 yang berlangsung di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Selasa 15 Juli 2025.
Dalam arahannya, Giri Prasta menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi tugas pemerintah provinsi, tetapi juga harus didukung penuh oleh kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah terkait, hingga Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
“Kita harus bergerak bersama, saling melengkapi, dan memastikan tidak ada program yang tumpang tindih. Kebutuhan dasar masyarakat—sandang, pangan, papan—harus dijamin terpenuhi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti prinsip pembangunan inklusif yang dijalankan Pemprov Bali, yakni pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-culture, pro-environment, dan pro-law enforcement. Salah satu langkah konkret yang akan diprioritaskan adalah program bedah rumah untuk masyarakat kurang mampu, melibatkan kolaborasi antara provinsi, kabupaten/kota, dan Forum TJSL.
“Sebagai contoh, Pemprov menargetkan 1.000 unit rumah, kabupaten/kota 500 unit, dan Forum TJSL turut berkontribusi. Jika ini dijalankan bersama, lima tahun ke depan angka kemiskinan akan jauh berkurang,” tambahnya optimistis.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, tingkat kemiskinan Bali tercatat 3,8 persen—terendah di Indonesia. Rakor ini, kata dia, juga menjadi ajang evaluasi program dan sinkronisasi kebijakan untuk disusun dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029.
Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan Forum TJSL, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan di Bali semakin terarah dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(yud/ub)
