 Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, dalam penanganan inflasi.){kind=link}
UPDATEBALI.com, JAKARTA – Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) RI memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, dalam upaya penanganan inflasi. Apresiasi tersebut disampaikan setelah evaluasi triwulan III tahun kedua di Gedung Itjen Kemendagri, Jakarta, pada tanggal 28 Mei 2024.
Sekretaris Itjen Kemendagri, Ahmad Husin Tambunan, menyatakan kekagumannya terhadap pemahaman yang mendalam yang dimiliki oleh Pj Bupati Lihadnyana dalam menghadapi tantangan inflasi. Dia menegaskan bahwa paparan yang detail mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pengendalian inflasi sangat mengesankan.
“Saya sangat mengapresiasi pemahaman Bapak terhadap penanganan inflasi. Semoga langkah-langkah yang telah dipresentasikan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengendalikan inflasi,” ujar Tambunan.
Pujian serupa juga datang dari Azwan, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Utama, yang menilai paparan Lihadnyana beserta bukti-bukti yang disajikan hampir mencapai kesempurnaan. Dia mengapresiasi pencapaian dari berbagai program unggulan yang telah dirancang dengan baik.
“Kami mengharapkan untuk melihat perkembangan lebih lanjut dari program-program unggulan ini selama masa jabatan Bapak. Jika dapat ditunjukkan, ini akan menjadi prestasi yang luar biasa bagi Bapak,” ujarnya.
Di samping itu, reformasi birokrasi yang telah dilakukan di Buleleng juga mendapat pujian, meskipun evaluasi internal dari Inspektorat Daerah diminta untuk menilai proses tersebut lebih lanjut.
“Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Buleleng sudah menunjukkan hasil yang baik. Namun, kami meminta laporan yang lebih rinci mengenai realisasi P3DN tahun 2023,” tambah Azwan.
Salah satu fokus evaluasi juga ditemukan pada capaian transaksi elektronik di Buleleng. Muhammad Dimyati, seorang PPUPD Ahli Utama Itjen Kemendagri, turut memberikan apresiasi terhadap implementasi transaksi elektronik yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dia juga mendorong percepatan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di wilayah tersebut.
“Kami meminta laporan yang jelas mengenai realisasi transaksi menggunakan KKPD untuk keperluan apa saja,” ungkap Dimyati.
Dalam evaluasi tersebut, Pj Bupati Lihadnyana diminta untuk memaparkan lima indikator prioritas dari sepuluh indikator wajib yang harus dilaporkan, yaitu Penanganan Inflasi, Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Pengangguran, dan Penyerapan Anggaran. Keberhasilan dalam menunjukkan pencapaian pada indikator-indikator ini menjadi sorotan utama dalam apresiasi terhadap kinerja Pj Bupati Buleleng.(adv/ub)