UPDATEBALI.com, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi X DPR RI di Wiswa Sabha Utama, Selasa, 27 Juli 2024.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengumpulkan informasi terkait sektor pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di Bali.
Dalam sambutannya, Sekda Dewa Made Indra mengungkapkan apresiasi atas pemilihan Bali sebagai lokasi kunjungan kerja. “Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Bali,” ujarnya.
Sekda Dewa Made Indra juga memaparkan kondisi infrastruktur pendidikan di Bali. Terdapat 2.401 Sekolah Dasar (SD), 400 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 354 Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di provinsi ini.
Selain itu, jumlah tenaga pendidik yang ada mencakup 25.161 guru SD, 9.845 guru SMP, dan 12.890 guru SMA/SMK. Bali juga telah melatih 553 guru sebagai Guru Penggerak Jenjang Menengah di 9 kabupaten/kota.
Dalam upaya memajukan pendidikan, Provinsi Bali mengalokasikan 27,89% dari total APBD, sekitar 1,9 triliun rupiah, untuk sektor pendidikan. Dana ini digunakan untuk pembangunan sekolah baru, ruang kelas baru, serta perbaikan sarana pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan.
“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk meningkatkan mutu pendidikan,” tambah Dewa Made Indra.
Mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024, Sekda melaporkan bahwa prosesnya berjalan lancar dengan prioritas penerimaan bagi siswa miskin ekstrem, yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Bali juga telah memperketat pengawasan PPDB melalui tim pengawas yang melibatkan guru dan orang tua siswa.
Sekda Dewa Made Indra juga menyoroti dukungan Bali terhadap Kurikulum Merdeka Belajar, termasuk sosialisasi dan pelaksanaan program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Organisasi Penggerak. Program ini diharapkan dapat mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, yang memimpin kunjungan tersebut, mengapresiasi alokasi APBD Bali yang melebihi standar nasional serta kesuksesan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.
“Kami menghargai komitmen Bali dalam alokasi anggaran untuk pendidikan dan keberhasilan program Kurikulum Merdeka Belajar. Bali menjadi contoh bagi daerah lain dalam transformasi sektor pendidikan,” ujar Hetifah Sjaifudian.
Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk pengembangan sektor pendidikan di seluruh Indonesia. (yud/ub)