UPDATEBALI.com, DENPASAR – Ribuan massa dari Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali pada Selasa, 25 Februari 2025 pagi.
Aksi ini merupakan bentuk protes atas kondisi pekerja pariwisata, khususnya sopir (driver) yang merasa belum mendapatkan keadilan.
Sebelum memasuki wantilan Gedung DPRD, massa aksi mengelilingi halaman dengan iringan gamelan Bali. Mereka juga membawa berbagai spanduk bertuliskan “Pariwisata Bali Sedang Tidak Baik-Baik Saja” sebagai simbol keresahan mereka terhadap kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada pekerja pariwisata.
Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa pertama yang digelar pada 6 Januari 2025. Para sopir menuntut regulasi yang lebih adil terkait transportasi pariwisata, khususnya bagi mereka yang memiliki KTP non-Bali dan tidak memiliki pangkalan tetap.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. DPRD Bali telah memberikan rekomendasi kepada Gubernur, dan saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang melakukan proses pendataan dan koordinasi dengan pihak terkait.
“Pemprov Bali telah mengirimkan data aplikasi transportasi resmi ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali. Proses lebih lanjut sedang dilakukan oleh Kominfos untuk memastikan pengaturan angkutan berbasis aplikasi sesuai dengan Permenhub RI Nomor 118 Tahun 2018 serta Pergub Bali Nomor 40 Tahun 2019,” ucap Samsi.
Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, menegaskan bahwa pihaknya tengah mengkaji kebijakan terkait tarif transportasi agar lebih adil bagi sopir dan wisatawan. Ia juga menyampaikan bahwa verifikasi identitas pengemudi akan diperketat melalui vendor resmi guna memastikan bahwa mereka benar-benar berdomisili di Bali.
Suyasa juga mengusulkan pembentukan slot khusus bagi sopir pariwisata guna menjamin standarisasi kendaraan, kualitas layanan, serta sistem pengupahan yang lebih jelas.
“Proses ini membutuhkan kajian mendalam dan harus dilakukan secara bertahap,” ucapnya saat diwawancara.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya (Dewa Jack), menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Bali untuk merancang regulasi yang lebih jelas terkait transportasi pariwisata. Ia juga menegaskan bahwa seluruh driver yang beroperasi di Bali wajib berbadan hukum agar tidak terjadi persaingan tidak sehat dengan pengemudi yang tidak memiliki izin resmi.
“Segala bentuk aturan harus dikaji dengan baik agar tidak merugikan salah satu pihak. Kami berharap melalui kajian ini, nantinya akan lahir Perda yang mampu mengakomodasi kebutuhan driver pariwisata di Bali,” ujarnya.
Koordinator aksi, Made Darmayasa, berharap agar hasil pertemuan ini dapat segera ditindaklanjuti dan menjadi keputusan final yang menguntungkan para sopir pariwisata.
“Jika dalam waktu tiga hingga enam bulan ke depan tidak ada perubahan signifikan, kita akan kembali menggelar aksi lanjutan,” tegasnya.
Selanjutnya, massa menantikan pertemuan lebih lanjut dengan Gubernur Bali yang rencananya akan dilaksanakan pada 4 Maret 2025. Mereka berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada para driver agar keberlangsungan pekerjaan mereka lebih terjamin di tengah persaingan transportasi yang semakin ketat.
Dengan berbagai tuntutan yang disuarakan, aksi ini menjadi cerminan dari aspirasi ribuan pekerja pariwisata Bali yang berharap adanya perubahan nyata dalam regulasi transportasi pariwisata demi kesejahteraan bersama.(den/ub)
 Provinsi Bali){kind=link}