UPDATEBALI.com, DENPASAR – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, secara resmi membuka Rembuk Stunting Kota Denpasar Tahun 2025 yang digelar di Gedung Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar pada Kamis, 13 Maret 2025.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan stunting guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di Kota Denpasar.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Made Oka Cahyadi Wiguna, Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, jajaran Dinas Kesehatan, Satgas Stunting, camat, perbekel, lurah, Kepala UPTD Puskesmas, serta kader pembangunan manusia se-Kota Denpasar yang sekaligus ikut menandatangani komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting.
Dalam sambutannya, Walikota Jaya Negara menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di Kota Denpasar mengalami tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kota Denpasar pada tahun 2021 sebesar 9%, kemudian berhasil ditekan menjadi 5,5% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, angka tersebut kembali turun menjadi 4% dan terus menurun hingga mencapai 1,9% pada tahun 2024.
“Berbagai upaya terus kami tingkatkan dengan bekerja lebih keras agar angka stunting di Kota Denpasar semakin menurun. Pemkot Denpasar berkomitmen mempercepat penurunan stunting melalui berbagai intervensi, baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Salah satu strategi utama yang perlu kita tingkatkan adalah pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan di tingkat kota, kecamatan, dan desa,” ujar Jaya Negara.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Pemkot Denpasar memastikan setiap intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif. Hal ini dilakukan melalui sistem manajemen data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses, guna mengidentifikasi keluarga yang berisiko stunting.
“Saya harapkan melalui rembuk stunting ini, kita dapat menghasilkan kesepakatan bersama mengenai langkah-langkah strategis pencegahan dan penurunan stunting. Kesepakatan ini nantinya akan diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah tahun 2026. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, saya yakin target penurunan stunting yang kita harapkan dapat tercapai,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Kusuma Wijaya, menuturkan bahwa melalui rembuk stunting ini, pihaknya berharap dapat menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting yang akan diintegrasikan dalam RKPD dan RENJA tahun 2025.
“Melalui program dan kegiatan yang telah dirancang, diharapkan target indikator pembangunan di bidang kesehatan, khususnya dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita usia 0-59 bulan, dapat tercapai. Dengan demikian, derajat kesehatan masyarakat akan meningkat dan mampu mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai modal utama pembangunan di Kota Denpasar,” pungkasnya.(per/ub)
