UPDATEBALI.com, DENPASAR – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang bertempat di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra).
Tema yang diangkat adalah “Penguatan Kelembagaan Pangan di Daerah (BUMD/Koperasi) untuk Pengendalian Inflasi dan Mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Balinusra”, Jumat 15 Maret 2024.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Asisten Perekonomian Provinsi NTT, Kepala Biro Perekonomian NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTT, dan NTB, Paiketan Perumda Pangan Bali, serta TPID se-Bali.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri, Rolekson Simatupang, menyoroti perlunya peningkatan pengendalian inflasi di Bali, NTB, dan NTT. Simatupang menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan ketersediaan pasokan dan harga yang terjangkau.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menggarisbawahi peran kerja sama antar daerah dalam pengendalian inflasi, sambil mendorong agar setiap kabupaten/kota memiliki Perumda Pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menegaskan perlunya langkah-langkah tepat untuk memitigasi risiko inflasi di tahun 2024.
“Dalam konteks ini, penguatan kerja sama antar daerah dan peran BUMD/Koperasi menjadi krusial,” ucap Erwin.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari, menyoroti pentingnya upaya pengendalian inflasi melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Rakorwil Balinusra menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi, mendorong pembentukan dan penguatan kelembagaan BUMD/BUMDes/Koperasi di sektor pangan, serta mendukung KAD antar daerah. Langkah-langkah konkret seperti operasi pasar, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi, dan peningkatan akses ke hulu pertanian akan diimplementasikan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Balinusra.(yan/ub)