UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Predikat tersebut diperoleh setelah Bupati Klungkung, I Made Satria, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (8/6).
Penyerahan LHP dilakukan kepada Bupati I Made Satria bersama Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Anom. Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, para bupati dan wali kota se-Bali, serta Sekretaris Daerah Klungkung Anak Agung Gede Lesmana.
Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa penetapan opini BPK didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
“Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel,” ucapnya.
Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas arahan dan pendampingan yang diberikan selama proses pemeriksaan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta DPRD Klungkung yang telah mendukung tercapainya prestasi tersebut.
“Opini WTP yang kita raih kembali ini bukan sekadar rutinitas atau formalitas administratif semata. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kuat kami untuk mengelola APBD dengan jujur, transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Satria.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola keuangan yang baik, kata dia, merupakan fondasi penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita patut berbangga dan bersyukur atas capaian ini. Ke depannya, kami akan terus memperkuat sistem pengendalian internal dan melakukan inovasi dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah, agar seluruh program pembangunan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” harapnya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut semakin menegaskan komitmen Pemkab Klungkung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.(yud/ub)
