UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, saat menghadiri Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Denpasar mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa 7 Juli 2026.
Rapat turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Yoga Adiputra, Anggota DPRD Provinsi Bali Ketut Suteja Kumara, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy Mulya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan penilaian positif DPRD terhadap capaian Pemerintah Kota Denpasar yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini tersebut selama 14 kali berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah.
“Saya atas nama Pemkot Denpasar mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar, capaian opini WTP yang Pemkot Denpasar peroleh dari BPK selama 14 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Eddy Mulya.
Ia menegaskan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus mendorong setiap perangkat daerah menghadirkan berbagai inovasi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar melalui Inspektorat Daerah akan mengoordinasikan penyusunan rencana aksi sebagai tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Langkah tersebut dilakukan agar setiap perangkat daerah memiliki target penyelesaian yang terukur terhadap setiap temuan yang ada.
Di sisi lain, Eddy Mulya juga menyoroti besarnya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, evaluasi secara menyeluruh diperlukan untuk mengetahui faktor penyebab sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
“Nilai SILPA yang ditemukan masih tinggi sebesar Rp. 644,73 miliar lebih diharapkan bisa menjadi evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab utamanya, baik yang bersumber dari efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun sisa dana kegiatan yang tidak terserap. Selain itu, evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan terhadap program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum memenuhi target,” kata Eddy Mulya.(Per/ub)