UPDATEBALI.com, BADUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menerima kunjungan entry meeting dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka pemeriksaan kinerja atas pengelolaan APBD Badung.
Pemeriksaan ini berfokus pada peran APBD dalam mendukung pembangunan nasional untuk tahun anggaran 2023 hingga Semester I tahun 2024.
Tim BPK, yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK RI Bali, diwakili oleh Wakil Penanggung Jawab Tim, Al Kautsar, disambut langsung oleh Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa di ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, pada Rabu, 30 Oktober 2024, dengan dihadiri Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung.
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Ketut Suiasa mengucapkan terima kasih kepada tim BPK atas pemeriksaan mendalam terhadap APBD Badung.
Menurutnya, pemeriksaan ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem kinerja pemerintahan yang berlandaskan kepatuhan, asas manfaat, dan pemerataan pembangunan.
“Kami, atas nama Pemkab Badung, sangat mengapresiasi BPK Perwakilan Bali. Kami berharap bimbingan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola APBD dan pemerintahan yang baik,” ungkap Suiasa.
Ia juga menilai pemeriksaan ini sebagai langkah penting untuk menyelaraskan visi dan misi daerah dengan program nasional.
“Permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan pendahuluan menjadi pelajaran untuk meningkatkan kinerja ke depan, sehingga visi dan misi daerah dapat berakselerasi kuat bersama visi nasional,” tambahnya.
Wakil Penanggung Jawab Tim BPK, Al Kautsar, menjelaskan bahwa pemeriksaan rinci ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan bulan lalu. Pemkab Badung, bersama Pemkab Gianyar dan Pemprov Bali, menjadi sampel dalam pemeriksaan tematik nasional yang akan berlangsung selama satu bulan, mulai dari 30 Oktober hingga 28 November 2024.
“Tujuan pemeriksaan rinci ini adalah untuk menganalisis permasalahan dalam pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional, terutama dalam hal kondisi keuangan daerah dan sinkronisasi program pusat dan daerah,” jelasnya. (den/ub)
