UPDATEBALI.com, DENPASAR – Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bali tahun 2024 dibuka secara resmi oleh Penjabat (PJ) Gubernur Bali S.M. Made Mahendra Jaya.
Acara yang diadakan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, ini bertujuan untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025.
Mahendra Jaya menegaskan pentingnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam Musrenbang ini dengan semangat “Ngrombo” untuk mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang nasional dan terintegrasi di Provinsi Bali.
Dalam sambutannya, Mahendra Jaya juga menyoroti beberapa sasaran prioritas pembangunan ke depan, termasuk upaya menjaga inflasi tetap rendah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, serta penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Menanggapi hal tersebut, Mahendra berharap Musrenbang kali ini mampu mempertajam penjabaran tujuan pembangunan daerah ke dalam rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045.
Dia juga menekankan perlunya rumusan program/kegiatan pembangunan pada tahun 2025 berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan outcome yang jelas dan terukur, serta dapat menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Bali.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menekankan bahwa penyusunan RKPD Provinsi Bali tahun 2025 merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali tahun 2024-2026.
Rangkaian Musrenbang akan berlangsung selama 4 hari, dimulai dari tanggal 22 hingga 25 April 2024, dengan fokus pada pembahasan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 dan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045.
Musrenbang kali ini diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Bali, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah Provinsi Bali, Instansi/Lembaga Vertikal, BUMN/BUMD, dan Lembaga/Asosiasi/Organisasi Kemasyarakatan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, melalui sambutan yang dibacakan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil DR. Teguh Setyabudi, menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum untuk menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholders.
Karnavian juga menyoroti perlunya sinkronisasi, keselarasan, dan kesinambungan pembangunan antara Pusat dan Daerah.
Acara ini juga dihadiri oleh dua narasumber utama, yaitu Pakar Kebijakan Publik Prof. Muchlis Hamdi dan Perwakilan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, yang akan memberikan pandangan dan masukan terkait pembangunan jangka panjang di Provinsi Bali.
Diharapkan Musrenbang Provinsi Bali tahun 2024 mampu menjadi wahana yang efektif untuk merumuskan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Bali secara menyeluruh. (yud/ub)
 Provinsi Bali tahun 2024 dibuka secara resmi oleh Penjabat (PJ) Gubernur){kind=link}