UPDATEBALI.com, DENPASAR – Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, Provinsi Bali, maupun kabupaten/kota di Kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), untuk bergotong royong memperbaiki sistem transportasi di kawasan tersebut.
Hal ini disampaikan saat menerima hasil kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (e-BRT) dan Ulapan Mobility Plan (UMP) dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin, 16 Desember 2024.
Mahendra Jaya menyoroti pentingnya transformasi sistem transportasi Sarbagita yang saat ini didominasi kendaraan pribadi.
“Potret transportasi Sarbagita belum mencerminkan sistem maju. Pertumbuhan kendaraan jauh melampaui panjang jalan, ditambah buruknya kualitas jalur pejalan kaki, minimnya konektivitas transportasi publik, dan rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa jika tidak ada tindakan segera, dampak negatif seperti kerugian ekonomi, pemborosan energi, penurunan daya saing pariwisata, hingga gangguan kesehatan masyarakat akan semakin memburuk.
Acara ini turut dihadiri Konsul Jenderal Australia di Denpasar, Jo Stevens, yang menegaskan komitmen negaranya dalam mendukung pengembangan transportasi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya Bali.
“Kami mendukung kajian kelayakan untuk memastikan proyek Sarbagita e-BRT dapat berjalan optimal,” jelas Stevens.
Ia juga mengusulkan penerapan transportasi bebas emisi untuk mendukung agenda global penanganan pemanasan global.
Stevens menambahkan bahwa Australia terus memprioritaskan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan melalui pengembangan kebijakan yang terintegrasi dengan transportasi publik.
Mahendra Jaya menekankan pentingnya perbaikan mobilitas dilakukan secara lintas sektor.
“Perubahan tidak cukup hanya menyediakan transportasi di jalur utama. Harus ada feeder, angkutan first mile/last mile, perbaikan fasilitas pejalan kaki, hingga tata kelola ruang yang mendukung,” tegasnya.
Sebagai wujud komitmen, Pemprov Bali akan menyediakan lahan untuk pembangunan depo dan prasarana penunjang e-BRT. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I.G.W. Samsi Gunarta, menambahkan bahwa kemacetan akibat kendaraan pribadi semakin membebani jalan-jalan di Bali.
“Dengan kunjungan wisatawan yang mencapai 13 juta orang pada tahun 2024, rencana ini menjadi solusi strategis bagi Bali,” jelasnya.
Melalui pendekatan kolaboratif dan komitmen lintas pihak, diharapkan wajah transportasi di Sarbagita dapat bertransformasi menjadi lebih modern, berkelanjutan, dan inklusif. (yud/ub)
