 Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, mengajukan dukungan dari pemerintah pusat untuk mengatasi kemacetan di Provinsi Bali){kind=link}
UPDATEBALI.com, BADUNG – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, mengajukan dukungan dari pemerintah pusat untuk mengatasi kemacetan di Provinsi Bali, khususnya di kawasan strategis.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimasi Layanan Kebandarudaraan yang berlangsung di Hotel Novotel, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kamis 23 Januari 2025.
Rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dihadiri oleh sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta BPKP.
Dalam paparannya, Mahendra Jaya menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penyelesaian berbagai isu di Bali. Ia menyoroti ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata, yang tercermin dari dominasi penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai.
“60 persen penerbangan internasional, 40 persen domestik,” jelasnya.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam menambah moda transportasi di sekitar bandara, yang dinilai efektif mengatasi kemacetan pada tahun lalu. Namun, ia juga menekankan perlunya kelanjutan penataan transportasi, terutama pasca penghentian operasi Trans Metro Dewata pada 1 Januari 2025. Hal ini berdampak pada terhentinya tiga koridor yang menghubungkan Bandara Ngurah Rai dengan wilayah strategis.
“Kami tengah mengupayakan pergeseran anggaran agar dapat mengambil alih operasional transportasi ini,” ujarnya.
Ia juga mendukung rencana optimalisasi water taxi sebagai solusi transportasi alternatif di wilayah pesisir Bali.
Mahendra Jaya memaparkan perkembangan rencana pembangunan Subway Bali, yang kini memasuki tahap penetapan jalur (trace). Beberapa rute yang diusulkan meliputi Bandara Ngurah Rai–Central Parkir Kuta–Seminyak, Bandara Ngurah Rai–Jimbaran–Universitas Udayana–Nusa Dua, dan Renon–Sukawati–Ubud. Subway dianggap solusi utama mengingat keterbatasan pelebaran jalan akibat padatnya pemukiman.
“Harapan kami, usulan ini segera mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan agar pembangunan Subway Bali dapat berlanjut ke tahap berikutnya,” tambahnya.
Menko Infrastruktur dan Kewilayahan AHY menyambut baik inisiatif tersebut, dengan menyebut Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia yang perlu penataan berkelanjutan.
“Kami ingin Bali tetap menjadi destinasi wisata kelas dunia,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, AHY memberikan arahan kepada beberapa kementerian. Kementerian Pariwisata diminta untuk mengembangkan paket wisata bertajuk Bali Plus yang terhubung dengan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta menyusun regulasi terkait pengoperasian water taxi, dan Kementerian Perdagangan ditugaskan menentukan kriteria pemasaran di bandara internasional untuk mendukung ekspor produk Indonesia.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pengembangan transportasi dan infrastruktur di Bali, yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing pariwisata dan kenyamanan wisatawan.(yud/ub)