UPDATEBALI.com, DENPASAR – Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menyoroti pentingnya pencermatan terhadap pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Hal ini disampaikan saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali mengenai pertanggungjawaban APBD Semesta Berencana Tahun 2023 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dalam Rapat Paripurna ke-13 DPRD Provinsi Bali, pada Senin, 1 Juli 2024.
Mahendra Jaya mengungkapkan kesepakatannya untuk melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap alokasi dana dari SiLPA guna memastikan penggunaannya tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat terikat.
“Kami akan terus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan melibatkan pengawasan dari DPRD serta partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran terhadap penurunan Sisa Kas Akhir Tahun 2023, Mahendra Jaya mengakui perlunya langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya defisit yang melampaui kemampuan pendanaan.
“Kami sependapat untuk melakukan terobosan inovatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru dan mengendalikan belanja demi menjaga stabilitas keuangan daerah,” katanya.
Selain itu, Mahendra Jaya juga mendukung perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dengan penambahan insentif bagi pihak yang membantu kelancaran pungutan dan sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Namun, terkait peningkatan pungutan wisatawan asing, ia menilai perlu dilakukan kajian mendalam untuk mempertimbangkan dampaknya secara komprehensif terhadap industri pariwisata Bali.
Pj. Gubernur Bali juga mendorong inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan daerah alternatif.
“Kami akan menjalin kerja sama dengan sektor swasta dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih bernilai tambah,” tambahnya.
Selain pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali juga akan menggali potensi sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif lainnya sebagai upaya diversifikasi sumber pendapatan daerah.
“Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan utama,” pungkasnya.
Mahendra Jaya menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Bali juga sedang melakukan upaya penataan untuk mengamankan aset-aset Pemprov dengan menertibkan kerja sama dan sewa agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di masa mendatang. (yud/ub)
 Tahun 2023){kind=link}