UPDATEBALI.com, BULELENG — Pejabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, mengumumkan rencana kenaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025.
Dalam sidang paripurna yang berlangsung pada Senin, 28 Oktober 2024 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Buleleng, Lihadnyana menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi mandatory spending APBD sebanyak 40 persen yang dialokasikan untuk bidang infrastruktur.
Rancangan anggaran pendapatan untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp2,488 triliun, meningkat sebesar Rp193 miliar atau 8,45 persen dibandingkan dengan APBD induk tahun 2024. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,495 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp155 miliar atau 6,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Rancangan ini akan dibahas lebih detail lagi. Selain infrastruktur, kami juga akan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, serta peningkatan perekonomian melalui sektor pertanian dan UMKM,” ungkap Lihadnyana.
Lebih lanjut, Lihadnyana menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang efisien. Ia mengingatkan agar tidak hanya berfokus pada angka semata, tetapi juga memastikan bahwa saat eksekusi, dana yang dialokasikan benar-benar tersedia.
“Saya tidak mau membuat pendapatan semu. Jika hanya angka saja, nanti saat eksekusi tidak ada uang,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam merumuskan perencanaan pengelolaan anggaran, penting untuk mendorong efisiensi, terutama pada anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau infrastruktur kan pasti dirasakan, tetapi hal-hal yang bersifat administratif mungkin masih bisa dioptimalkan,” terangnya.
Ketut Lihadnyana berharap rancangan APBD 2025 bukan hanya prudent, tetapi juga sehat, produktif, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat Buleleng. Dengan fokus pada sektor-sektor vital, diharapkan anggaran ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(adv/ub)
 Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, mengumumkan rencana kenaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah){kind=link}