UPDATEBALI.com, BULELENG – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
Penegasan ini disampaikan Pj Bupati Lihadnyana saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di Nuansa Giri FM pada Rabu 5 Juni 2024. Meskipun sering diharapkan untuk menjadi Bupati Buleleng definitif, Pj Bupati Lihadnyana menekankan bahwa ia sudah memiliki perencanaan matang setelah menyelesaikan tugasnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan tidak memiliki rencana untuk terjun ke dunia politik.
“Selain ongkos, saya tidak memiliki kemampuan manajerial untuk memimpin, keluarga juga tidak merestui, dan saya sudah memiliki perencanaan hidup wanaprasta dan sudah belajar. Karena di umur-umur tertentu sudah seharusnya kita lebih mengendalikan diri dari sifat-sifat manusia seperti sad ripu dan yang kita inginkan adalah ketenangan,” ujarnya.
Sebagai seorang birokrat yang ditugaskan menjadi Penjabat Bupati, Lihadnyana menjelaskan bahwa tugasnya adalah untuk mengisi kekosongan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pemasyarakatan, serta memfasilitasi pemilu dan pemilukada, bukan sebagai calon kepala daerah.
“Sebagai orang Buleleng, saya menginginkan agar pembangunan Buleleng menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Saya hanya mengajak sebagai orang Buleleng mari membangun jiwa masyarakat untuk merasa memiliki Buleleng. Di manapun kita berada, Buleleng harus ditempatkan paling atas. Sekarang yang kami harapkan adalah izinkan kami untuk melaksanakan tugas-tugas selaku Penjabat Bupati sehingga benar-benar bisa meletakkan satu landasan yang kuat untuk dilanjutkan oleh kepala daerahnya nanti,” jelasnya.
Menanggapi isu upaya percepatan pengangkatan tenaga non-ASN yang dikaitkan dengan politik, Pj Bupati Lihadnyana menyatakan bahwa pihaknya hanya ingin memberikan kepastian status kepegawaian. Kepastian ini tidak hanya untuk membantu pegawai yang bersangkutan tetapi juga keluarga para tenaga kontrak untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
“Intinya adalah benar-benar murni dari jiwa yang paling dalam. Kami memahami betul harapan tenaga non-ASN. Dalam konteks menangani masalah non-ASN ini tidak ada motif lain, jangan sampai ini dikaitkan dengan politik. Karena pertama saya tidak maju, kedua karena saya memahami betul bagaimana nasib tenaga non-ASN apabila tidak memiliki status kepegawaian yang jelas. Semoga masyarakat bisa menilai dengan jernih,” katanya.(adv/ub)