UPDATEBALI.com, BULELENG – Menyimak dan mencermati pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buleleng mengenai rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, sependapat untuk menindaklanjuti dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan di tahun yang akan datang.
Hal tersebut disampaikan pada penyampaian pendapat akhir Bupati dalam pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng tahun 2023 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Buleleng, Kamis 18 Juli 2024.
Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin dari penyerapan/realisasi anggaran belanja serta capaian indikator kinerja program utama dan kegiatan yang menjadi tupoksi SKPD. Di sisi lain, hal ini juga tercermin dari capaian realisasi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
“Ke depan kami telah merancang skema agar dana transfer Pemerintah Pusat dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya. Kami berharap dari hasil pengelolaan keuangan tahun anggaran 2023 dapat meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Buleleng,” harapnya.
Sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023, terdapat beberapa catatan yang secara bertahap telah ditindaklanjuti, sehingga memberikan kualitas penyajian laporan keuangan daerah yang semakin baik.
Mengingat bahwa laporan hasil pemeriksaan merupakan audit kepatuhan, diharapkan ke depan kerjasama antara eksekutif dan legislatif akan terus ditingkatkan melalui pelaksanaan anggaran yang berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK). Sehingga tata kelola pemerintahan Kabupaten Buleleng pada masa mendatang semakin baik.
Pada sidang kali ini, Pj Lihadnyana juga menyampaikan nota pengantar Bupati atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Sesuai mekanisme penganggaran yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD didahului dengan penyusunan KUA serta PPAS APBD, mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025.
Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,64 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,11 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dari beberapa sektor ekonomi seperti UMKM, pertanian dalam arti luas, dan pariwisata yang semakin membaik.
“Kondisi ini diharapkan dapat terus berlanjut sehingga target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,0 persen dapat tercapai. Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan diproyeksikan 5,0 persen, IPM Kabupaten Buleleng diproyeksikan mencapai 75,09, dan target inflasi tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen,” tambahnya.
Adapun pokok-pokok KUA dan PPAS APBD tahun 2025 mencakup kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.(adv/ub)
 Bupati Buleleng, sependapat untuk menindaklanjuti dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan di tahun yang akan datang){kind=link}