UPDATEBALI.com, BADUNG – Perempuan memegang peran krusial dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif di kawasan ASEAN, termasuk di Indonesia. Meski begitu, kontribusi mereka masih terkendala berbagai hambatan, utamanya ketimpangan gender di sektor ekonomi dan politik.
Isu ini mengemuka dalam Asia Grassroots Forum 2025 yang digelar oleh Amartha pada 21 hingga 23 Mei 2025 di Nusa Dua, Bali.
Retno Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri RI, menyampaikan bahwa ada empat sektor utama yang menjadi tantangan bagi pemberdayaan perempuan: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Berdasarkan laporan Global Gender Gap, kesenjangan gender di bidang pendidikan dan kesehatan terbilang kecil—masing-masing sekitar 10% dan 6%. Namun, keterlibatan perempuan di sektor ekonomi baru mencapai 65%, dan lebih rendah lagi di bidang politik, yakni 22,5%.
“Partisipasi aktif perempuan perlu ditingkatkan, terutama dalam sektor ekonomi dan politik, karena ini berkontribusi langsung terhadap ketahanan ekonomi nasional dan perumusan kebijakan publik yang lebih adil,” ujar Retno pada Kamis, 22 Mei 2025.
Ia juga mengangkat persoalan rendahnya keterlibatan perempuan dalam bidang STEM (sains, teknologi, rekayasa, dan matematika). Data UNESCO 2024 menunjukkan, partisipasi perempuan Indonesia di sektor tersebut masih berada di angka 35%. Selain itu, posisi strategis di dunia usaha juga belum banyak diisi oleh perempuan—hanya 3,1% dari CEO di Indonesia adalah perempuan.
Retno menambahkan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi kunci untuk mendorong ekonomi yang inklusif. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, dari sekitar 65 juta pelaku UMKM di Indonesia, lebih dari 64% dikelola oleh perempuan.
“UMKM yang dikelola perempuan merupakan kelompok yang rentan. Program yang dijalankan Amartha telah memberikan perlindungan serta dorongan kepada mereka agar bisa lebih berdaya dalam sektor ekonomi. Saya mengapresiasi langkah ini karena mampu menjembatani perempuan untuk tampil lebih aktif dalam roda perekonomian,” kata Retno.
Sementara itu, Tri Mumpuni, Direktur Eksekutif IBEKA sekaligus anggota Dewan Pengarah BRIN, menegaskan bahwa perempuan cenderung lebih bertanggung jawab dan memiliki sudut pandang kepemimpinan yang inklusif.
“Yang terpenting adalah bagaimana menciptakan kesetaraan peluang bagi laki-laki dan perempuan. Ini bisa diawali dari membongkar norma budaya yang mengutamakan anak laki-laki dalam pendidikan dan pengambilan keputusan di keluarga,” tuturnya.(den/ub)
