UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan kali kesepuluh secara berturut-turut Buleleng mendapatkan Opini WTP, menandakan kualitas LKPD yang semakin baik.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2023 dilakukan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana. Penyerahan tersebut berlangsung pada Sidang Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2024 di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu, 22 Mei 2024.
Usai penyerahan LHP, Ketut Lihadnyana menjelaskan bahwa raihan Opini WTP ke-10 ini menunjukkan peningkatan kualitas laporan keuangan Pemkab Buleleng. Jumlah catatan yang diberikan oleh BPK RI mengalami penurunan signifikan dari 14 catatan sebelumnya menjadi hanya delapan catatan.
“Ini adalah hasil dari komitmen kita untuk terus mengupayakan laporan keuangan yang maksimal, termasuk di dalamnya penataan aset,” ujar Lihadnyana.
Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan penganggaran yang baik dialokasikan untuk belanja daerah, yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Semua ini dilakukan secara akrual dan bijaksana oleh Pemkab Buleleng.
“Dengan tata kelola keuangan yang baik, kesejahteraan masyarakat meningkat secara otomatis,” tambahnya.
Lihadnyana juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran Pemkab Buleleng, terutama kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng. Ia menekankan bahwa raihan Opini WTP ke-10 ini adalah hasil kerja keras semua pihak di bawah komando Sekretaris Daerah (Sekda).
“Di bawah komando Pak Sekda, semua bekerja keras untuk mencapai raihan WTP ke-10 ini,” ungkap Lihadnyana.
Sementara itu, I Gusti Ngurah Satria Perwira dalam sambutannya menyatakan bahwa BPK RI terus mendorong perbaikan laporan keuangan kabupaten/kota di Bali secara lebih lanjut dan terstruktur. Ia mengakui bahwa untuk LKPD Tahun Anggaran 2023, pemerintah kabupaten/kota di Bali telah menunjukkan perbaikan yang signifikan.
“LKPD yang disajikan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual,” kata Satria Perwira.
Prestasi ini menjadi bukti nyata dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemkab Buleleng dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan ini diharapkan dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Buleleng.(adv/ub)
 Buleleng kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)){kind=link}