UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Hingga memasuki tahun kedua pelaksanaan, realisasi peserta program telah mencapai 21 persen dari target 40 persen yang ditetapkan pada 2026.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengatakan cakupan sasaran CKG tahun ini lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, pemerintah daerah akan meningkatkan intensitas pelayanan langsung ke masyarakat agar target dapat tercapai sesuai rencana.
“CKG ini sudah memasuki tahun kedua. Dari target 40 persen, saat ini capaiannya sudah 21 persen. Kami akan terus mengejar target itu dengan lebih sering turun ke lapangan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sutjidra, Jumat, 7 Agustus 2026.
Menurutnya, Program CKG tidak hanya berfungsi sebagai layanan pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperoleh gambaran kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Hasil pemeriksaan nantinya akan diolah sebagai basis data untuk memetakan jenis penyakit yang paling banyak ditemukan di masing-masing wilayah. Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program kesehatan yang lebih tepat sasaran.
“Kalau dari hasil CKG diketahui suatu wilayah didominasi penyakit tertentu, maka program kesehatan ke depan akan difokuskan untuk menangani persoalan tersebut. Jadi kebijakan yang disusun lebih terarah,” jelasnya.
Sutjidra menegaskan, pembangunan sektor kesehatan tidak hanya bertumpu pada layanan pengobatan, tetapi juga harus diperkuat melalui langkah promotif dan preventif. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat dinilai menjadi strategi utama untuk menekan risiko penyakit.
“Prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena itu kami terus mendorong promosi kesehatan agar masyarakat semakin sadar menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” katanya.
Pemkab Buleleng berkomitmen menjadikan hasil Program CKG sebagai pijakan dalam menentukan prioritas pembangunan kesehatan.
Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah berharap pelayanan promotif, preventif, hingga kuratif dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.(adv/ub)
