
UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaraja memperkuat sinergi untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui fasilitasi penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja sebagai landasan optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng.
Penyusunan kesepakatan tersebut dikoordinasikan Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Kabupaten Buleleng, Nyoman Agus Tri Kartika Yuda, mewakili Asisten I Setda Buleleng bersama sejumlah pemangku kepentingan. Pembahasan berlangsung di ruang rapat Bagian Hukum Setda Buleleng pada Jumat lalu.
Dalam pertemuan itu, Agus Tri memfasilitasi pembahasan detail bentuk dan redaksi Nota Kesepakatan serta Rencana Kerja agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Ini menjadi fondasi kita untuk bergerak bersama dalam merangkul masyarakat dengan stakeholder terkait di Buleleng,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaraja, I Gusti Ayu Hayyati Yowani, mengatakan nota kesepakatan tersebut difokuskan pada upaya memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja tanpa terkecuali.
Berdasarkan target universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 43,65 persen, Kabupaten Buleleng telah melampaui target tersebut.
“Hingga Oktober 2026 ini, Astungkara kita sudah melampaui target. Pencapaian kita sudah berada di angka 44,65 persen,” ujar Hayyati saat dikonfirmasi, Kamis, 19 November 2026.
Melalui nota kesepahaman tersebut, Hayyati berharap Pemkab Buleleng dan BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan perlindungan bagi seluruh segmen pekerja.
Perluasan kepesertaan juga menyasar kelompok pekerja rentan, seperti petani, nelayan, tukang ojek, hingga buruh bangunan. Dengan iuran Rp16.800 per bulan, pekerja sektor informal dapat memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Hayyati menjelaskan, program jaminan sosial ketenagakerjaan juga mendukung arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menuju Indonesia Emas, khususnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Program tersebut turut memberikan manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta hingga perguruan tinggi dengan nilai total mencapai Rp174 juta apabila peserta meninggal dunia akibat risiko yang dijamin dan memenuhi ketentuan masa kepesertaan.
Untuk mendaftar, pekerja informal dapat menyiapkan identitas kependudukan berupa KTP yang sah. Batas usia maksimal untuk pendaftaran awal adalah sebelum berusia 65 tahun. Setelah terdaftar, peserta dapat melanjutkan kepesertaan hingga usia lanjut selama iuran tetap dibayarkan secara aktif dan tidak terputus.
Pihak BPJS Ketenagakerjaan berharap sinergi dengan Pemkab Buleleng dapat memastikan anak-anak tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan ketika pencari nafkah keluarga mengalami musibah.
Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Buleleng secara berkelanjutan. (adv/updatebali)


