UPDATEBALI.com, BADUNG – Dalam upaya terus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya terkait Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Konstruksi, Preferensi Harga, serta E-Katalog Konstruksi, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung kembali mengadakan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Kegiatan ini ditujukan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Tugas PPK Pekerjaan Kontruksi, dan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa.
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dihelat pada Rabu 27 Maret 2024 dan Selasa 2 April 2024 di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Badung.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan Setda Badung, diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Gede Arjana, serta Direktur Pengembangan Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP), Yulianto Prihandoyo, serta sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tugas PPK di 8 Perangkat Dinas Pengampu Kegiatan Kontruksi dan Jabatan Fungsional Pengelola di Bagian PBJ Badung.
Saat membuka acara, Ida Bagus Gede Arjana menyampaikan pentingnya pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik, dengan pertimbangan yang cermat apabila barang atau jasa sudah tersedia di pasar melalui katalog elektronik. Beliau menekankan bahwa para insan PBJ harus melakukan analisis pasar yang memadai untuk menentukan metode pengadaan yang tepat.
“Para insan PBJ wajib membuat analisis pasar yang memadai atas tidak dipilihnya PBJ melalui katalog elektronik,” ujar Arjana pada Rabu 3 April 2024.
Pada hari pertama, dilaksanakan pembinaan terkait Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Konstruksi dan Preferensi Harga, yang dipimpin oleh Ibu Indrani Dharmayanti dari LKPP. Materi tersebut membahas tata cara perhitungan TKDN pekerjaan konstruksi serta pemberlakuan Preferensi Harga melalui perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) pada tender pekerjaan konstruksi.
Arjana juga menegaskan pentingnya memastikan prinsip-prinsip pengadaan, khususnya prinsip bersaing dan adil, terpenuhi dalam PBJ katalog elektronik. Langkah konkret yang diperlukan adalah dengan memilih metode mini kompetisi dalam pelaksanaannya.
Ditemui setelah acara, Arjana menyampaikan harapannya agar PPK dan pelaksana tugas PPK memahami perhitungan belanja barang dan jasa, terutama dalam konteks belanja jasa konstruksi. Ia juga mengingatkan untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa konstruksi di e-katalog, memudahkan proses pengadaan di masa mendatang.
Di sisi lain, Direktur Pengembangan Pasar Digital LKPP, Yulianto Prihandoyo, mengapresiasi Pemkab Badung atas upaya yang dilakukan dalam menggelar kegiatan tersebut.
“Informasi ini tentu penting bagi kami untuk merumuskan solusi yang tepat bagi kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman PBJ di Pemkab Badung,” ujarnya.(adv/ub)
