UPDATEBALI.com, DENPASAR – Di bawah kepemimpinan Wayan Koster, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berhasil meraih predikat terbaik pertama dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2020.
Prestasi ini dicapai dengan perolehan nilai 87,5 persen, diumumkan pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 yang diadakan secara daring dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 16 desember 2020. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menjelaskan bahwa capaian ini merupakan bukti konkret dari komitmen Pemprov Bali dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK. Fokus dari Stranas PK terdiri dari tiga bidang utama: perijinan dan tata niaga, pengelolaan keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
Di Pemprov Bali, pelaksanaan Stranas PK diterjemahkan ke dalam dua aksi utama dan tiga sub aksi. Pertama, modernisasi sistem Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) serta penerapan e-katalog. Kedua, penguatan reformasi birokrasi melalui percepatan sistem merit. Pengadaan barang dan jasa di bawah Rp 50 juta pun telah dilaksanakan melalui e-marketplace, memastikan transparansi dan menghindari kontak langsung antara rekanan dengan pejabat pengadaan.
Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, menambahkan bahwa dalam rangka memperingati Hakordia 2020, Pemprov Bali juga menggelar sejumlah kegiatan, termasuk webinar bertema “Membangun Kesadaran ASN Provinsi Bali Dalam Budaya Anti Korupsi,” serta pemasangan spanduk Hakordia di seluruh perangkat daerah dan Majelis Desa Adat (MDA) se-Bali.
Kinerja Pemprov Bali di bawah Wayan Koster juga diakui secara nasional dalam Program Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK RI, yang menempatkan Bali sebagai yang terbaik dalam koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi.
Prestasi dalam tata kelola keuangan daerah semakin diperkuat dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta keberhasilan dalam mengurangi biaya operasional pemerintahan melalui reformasi birokrasi. Jumlah perangkat daerah dipangkas dari 49 menjadi 38, menghemat ratusan miliar rupiah yang dialokasikan untuk kepentingan publik.
Komitmen transparansi Pemprov Bali juga diakui melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik, di mana Bali berada di peringkat teratas secara nasional. Semua capaian ini menjadi bukti bahwa Bali di bawah Wayan Koster merupakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berprestasi dalam pencegahan korupsi. (ub)