UPDATEBALI.com, Denpasar – 5 orang dosen dan 10 orang mahasiswa FH Unud menghadiri acara peluncuran layanan Apostille oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Selasa (14/6/2022) di The Trans Resort Hotel, Denpasar-Bali.
Kegiatan peluncuran dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri Linggawaty Hakim, Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu, Bupati Badung Giri Prasta, Forkopimda Provinsi Bali, Perwakilan Akademisi, Masyarakat serta Pelaku Usaha.
Layanan Apostille merupakan penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik untuk mempersingkat prosedur legalisasi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan investasi, perkuliahan di luar negeri, persyaratan perkawinan campuran. Layanan ini merupakan implementasi ratifikasi Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents dan sertifikat Apostille dapat langsung digunakan di 121 negara anggota Konvensi.
Pada acara tersebut juga diserahkan secara langsung sertifikat Apostille kepada 4 orang yang berdomisili di Denpasar untuk administrasi perkuliahan di luar negeri. (ub/unud.ac.id) ÂÂ
