Parpol Catut Ratusan Nama Di Sipol, Warga Adukan Ke Bawaslu

0
141

UPDATEBALI.com, BULELENG – Sebanyak 148 orang mengadu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buleleng, usai namanya ternyata dicatut oleh partai politik (parpol) sebagai anggota atau pengurus. Selain itu namanya juga masuk kedalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Koordinator Divisi Hukum Humas dan Informasi Bawaslu Buleleng I Wayan Sudira, SH menyampaikan bahwa guna menanggapi banyaknya aduan dari masyarakat dalam pencatutan nama ini, pihaknya mengatakan telah membuka posko pengaduan sejak Agustus 2022 lalu.

Baca Juga:  Pastikan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Secara Maksimal, Pemkab Buleleng Lakukan Quality Control

Selanjutnya diantara 148 orang yang melakukan pengaduan ke Bawaslu, terdapat beberapa orang yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Desa serta ada juga warga setempat dimana identitasnya tercantum pada Sipol sebagai anggota atau pengurus partai politik.

“Masalah pencatutan nama kita dari kelembagaan hanya bisa melakukan metode dengan membuka posko pengaduan. Hingga kini sudah ada sebanyak 148 orang dari berbagai kalangan yang dicatut namanya menjadi anggota partai politik,� Ucap Wayan Sudira saat dikonfirmasi pada Rabu (14/9/2022).

Baca Juga:  Wakili Bali Dalam Lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional 2021, Wawali Arya Wibawa Motivasi Duta kota Denpasar

Kemudian Wayan Sudira mengatakan bahwa nantinya data tersebut akan dikumpulkan dan direkap setelah itu data akan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Bali untuk selanjutnya dikirim ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang ada di Jakarta untuk ditindak lanjuti.

“Kami disini memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pengaduan. Mereka di sini menulis surat pernyataan bukan merupakan anggota partai politik, yang selanjutnya akan dikirim ke KPU RI,” Imbuhnya

Baca Juga:  Bupati Suradnyana Harapkan TPS 3R Patas Bersih Menjadi Solusi Selesaikan Permasalahan Sampah

Menurut Sudira data tersebut dirikim kepusat lantaran mulai dari proses pendaftaran hingga verifikasi merupakan kewenangan dari pihak KPU RI. Selain itu Sudira enggan membenarkan terkait adanya nama beserta jumlah partai politik yang melakukan pencatutan sebab hal tersebut bukan wewenangnya.

“Terkait dengan bagaimana pencatutannya kan bukan ranah kami, untuk mengungkapkan hal itu. Kalau nyebut partainya bukan wewenang kami karena itu sifatnya privat yang jelas ada,� Pungkas Wayan Sudira. (diana/ub)